SIDIK24.COM,INHIL.Pemerintah Desa (pemdes) Pekan kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri hilir-Riau, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 21 keluarga penerima manfaat (KPM) Rabu (15/4/2026) di aula serba guna Kantor desa Pekan kamis
penyaluran untuk periode Januari hingga Maret tahun 2026.dihadiri oleh Kepala Desa Pekankamis Misman,A.md,perangkat desa,Anggota BPD, Pendamping P3MD, serta masyarakat penerima bantuan.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Misman,A.md menyampaikan bahwa program BLT-DD bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu dan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga desa.
“Penyaluran ini mencakup Tiga bulan bantuan sekaligus, yaitu Januari hingga Maret 2026. Setiap keluarga menerima Rp250.000 per bulan, dengan total Rp750.000 per keluarga,” jelas Misman.
Sebanyak 21 orang yang telah terdata dan diverifikasi sesuai kriteria berhak menerima bantuan ini. Penyaluran dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Binjai (SUMUT ) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai resmi menetapkan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial RD sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.
Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis, 16 April 2026, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Prin-06/L.2.11/Fd.2/04/2026.
Hal ini disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Ronald Reagan Siagian.
Dalam perkara ini, RD dijerat dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, dan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik dugaan korupsi tersebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2025.
Modus operandi yang digunakan adalah menawarkan proyek pekerjaan yang tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), seperti bantuan irigasi tanah dangkal (sumur bor), pengadaan bibit lele, hingga pengadaan bibit ayam beserta pakan.
“Pelaku menawarkan kegiatan tersebut kepada pihak lain melalui mekanisme pengadaan langsung (PL), kemudian meminta uang komitmen atau fee sebagai tanda jadi,” ujar Ronald.
Dalam aksinya, RD diduga tidak sendiri.
Ia disebut bekerja sama dengan RG yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Keduanya menawarkan proyek fiktif kepada sejumlah pihak, di antaranya Hengki Wijaya, Hermansyah, dan Fauzi.
“Para pihak yang tergiur kemudian mentransfer sejumlah uang kepada RD dan RG, meski pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan,” ungkap Ronald
Atas perbuatannya, RD kini ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 April hingga 5 Mei 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-793/L.2.11/Fd.2/04/2026.
“Sebelum ditahan, tersangka telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dari Puskesmas Tanah Tinggi dan dinyatakan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,” pungkasnya.
Saat ini, RD dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kota Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.(Sahyudi )
Deli Serdang – Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kunjungan kerja (kunker) sekaligus sosialisasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah di Kecamatan Galang, Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor K3S (Koordinator Kepala Sekolah) Kecamatan Galang, Jalan Sersan M. Arifin, Kelurahan Galang Kota.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan kepala sekolah dari UPT SPF tingkat PAUD, SD, hingga SMP, serta unsur Komite Sekolah. Tim Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang yang hadir dalam sosialisasi ini yakni P. Rudiyanto, SE dan Sri Yusniar, M.Si.
Ketua K3S Kecamatan Galang, M. Purba, S.Pd, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Dewan Pendidikan. Ia menilai sosialisasi ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman para kepala sekolah terkait regulasi yang berhubungan dengan mutu pendidikan.
“Kami segenap kepala sekolah menyambut baik kegiatan ini. Tentunya ada hal penting yang disampaikan demi kemajuan pendidikan anak-anak di Kecamatan Galang,” ujarnya.
Sementara itu, P. Rudiyanto menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Asri Ludin Tambunan selaku Bupati Deli Serdang. Tujuannya untuk memastikan seluruh satuan pendidikan memahami dan menerapkan ketentuan tentang Komite Sekolah sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan.
“Komite Sekolah adalah mitra strategis sekolah dan perpanjangan tangan Dewan Pendidikan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Kami juga akan mendata UPT yang tidak mengindahkan regulasi ini untuk dilaporkan kepada Bupati,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sri Yusniar memaparkan bahwa Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang terdiri dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, serta pemerhati pendidikan. Ia menekankan bahwa fungsi Komite Sekolah adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan sekolah, termasuk dalam penyusunan RAPBS/RKAS, kriteria kinerja, fasilitas, serta kerja sama dengan pihak lain.
Ia juga mengingatkan bahwa pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara demokratis dan akuntabel melalui musyawarah orang tua/wali siswa. Selain itu, anggota Komite tidak boleh berasal dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, pemerintah desa/kelurahan, maupun pejabat pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
“Keanggotaan Komite Sekolah minimal lima orang dengan masa jabatan maksimal tiga tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Komite SMP Negeri 1 Galang, Sudirman Dachi, menyampaikan harapan agar seluruh ketentuan dalam Permendikbud tersebut dapat diterapkan secara konsisten di semua satuan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang.
Ia juga menyoroti masih adanya sekolah yang diduga tidak menjalankan aturan secara tepat, khususnya terkait keanggotaan Komite Sekolah yang berasal dari unsur internal sekolah.
“Hal ini berpotensi membuat kebijakan sekolah seperti RAPBS/RKAS menjadi kurang objektif. Oleh karena itu, penerapan regulasi harus diawasi secara serius,” ungkapnya.
Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang berharap melalui sosialisasi ini, seluruh UPT SPF di Kecamatan Galang dapat memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing di tingkat nasional.(Mas bagus)
sidik24.com.Langkat (Sumut) – P3RI (Persatuan Purnakarya Perkebunan Rebuplik Indonesia) Cabang PTPN.I Regional.I melaksanakan pengukuhan Plt Ketua P3RI Cabang PTPN.I Regional .I yang dirangkai dengan halal bihalal Idul Fitri 1 Syawal 1447.H. Rabu (1/4/2026) yang berlasung di Cafe Lanang Stabat Lama, Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Sumatera Utara berjalan lancar sesuai dengan rencana.
Acara dihadiri Ketua PB P3RI pusat yang di wakili unsur pengurus seluruh pengurus P3RI Cabang PTPN.I, Regional.I Korwil, Ketua SP-BUN beserta Jajarannya, Unsur pengurus Dapenbun,para pejabat Bank dan seluruh ketua ranting P3RI serta jajarannya juga dalam acara ini mendatangkan Ustad Iswadi sebagai penceramah.2
Dalam kesempatan ini laporan ketua Panitia pelaksana pada kata sambutannya H.Aditaslim yang juga sekjen P3RI Cabang PTPN.I Regional.I mengatakan kenapa ada pengukuhan Plt Ketua, sementara jabatan Pak Drs.Suekardi belum habis masa berlakunya.Kita tidak ada masalah sedikitpun kita baik-baik saja.Perlu diketahui dalam hal ini,kita telah mengadakan rapat di Kopi Aceh Medan beberapa waktu lalu penyerahan jabatan Ketua Pak Drs.Suekardi kepada Bapak Ir.Mahdiyan Tri Wahyudi.SH.MH dengan legowo tidak ada Permasalahan apapun.Kemudian selang beberapa waktu saya ditegur oleh Pak Suekardi dan Pak Mahdiyan Tri Wahyudi, kenapa belum dilaksanakan,saya menjawab belum ada dana dan langsung beliua berdua memberikan dana untuk kegiatan kita ini.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PB/PC.N I R.!/Kpts/41/23.II/2026.Berdasarkan hasil Musyawarah pada tanggal 21 Pebruari 2026 telah disepakati saudar Ir.Mahdiyan Tri Wahyudi .SH.MH untuk menjabat Ketua Cabang P3RI Cabang PTPN.I Regional.I perubahan antar waktu (PAW) masa bakti 2023-2028 sesuia berita acara penyerahan jabatan Ketua Cabang P3RI PTP Nusantara.I Regional.I Nomor 07/Cab.P3RI/N,I/II/2026.
Adapun susunan pengurus cabang P3RI PT.Perkebunan Nusantara.I Regional.I Perubahan antar waktu masa bakti 2023-2028 sebagai berikuit: Ketua: Ir Mahdiyan Tri Wahyudi.SH.MH,wakil Ketua Ponijan Rianto, Indra Putra.SE, Ir Ilham dan Priyatino.SE.Sekretaris H.Aditaslim, wakil sekretaris Kosasih,A Syahri Chan, Yunan Haris Batubara dan Yusiar.SE.Bendahara Sueyato Machrum, wakil bendahara GH.Budianto.Bidang Pembinaan organesasi: Parlagutan Siregar, M.Joni.SH.Sosial dan Kesejahteraan Zainal Abidin, Burhanuddin.Pemberdayaan Perempuan: Leni Zahara Nasution, Rosliani Lubis.Hubungan Masyarakat.B Silalahi dan Sumario.
Usai acara Ketua P3RI Cabang PTPN.I Regional.I Ir. Mahdiyan Tri Wahyudi.SH.MH saat diwawancarai wartawan media ini mengatakan saya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan kepengurusaan P3RI Cabang PTPN.I Regional.I sampai dengan tahun 2028 untuk itu bagaimana P3RI Cabang PTPN.I Regional.I ini menjadi wadah Pensiunan untuk dapat melindungi dan menampung aspirasi tentang kesejahteraannya dan bagaimana kita menjadi mitra pihak manajemen selain itu kita bisa kita bisa memberikan kontribusi pengutatan hukum bila ada perhatian manajemen terhadap kita yaitu dalam meningkatkan PHDP dan juga pembayaran uang beras kepada karyawan pensiunan.Harapan saya P3RI Cabang PTPN.I Regional.I semakin solid, kompak dan kedepannya semakin kuat bersasatu tantangan kedepan akan bisa kita atasi dengan kebersamaan kita, pungkasnya.
Deli Serdang – Dalam rangka mendukung program swasembada jagung nasional, jajaran Polresta Deli Serdang melaksanakan kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 yang digelar di halaman belakang Mako Polsek Pagar Merbau, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (07/03/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si didampingi Wakapolresta AKBP Juliani Prihartini, S.I.K., M.H, serta diikuti para pejabat utama (PJU) Polresta Deli Serdang dan unsur Forkopimcam Pagar Merbau.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Pagar Merbau Junaidi, SE, M.Si, perwakilan Danramil 06/Lubuk Pakam Serka Edi Susanto, Kepala Bidang Penanaman Pangan Kabupaten Deli Serdang Abdul Latif, S.P, Sekcam Pagar Merbau Roni Eko Wisuda Rambe, SH, MH, KUPT Pertanian Pagar Merbau Rivai, para kepala desa dari Desa Pagar Merbau I, Pagar Merbau II, dan Tanjung Mulia, serta Kapolsek Pagar Merbau AKP Ronald Sihite bersama personel Polsek Pagar Merbau.
Selain itu, kegiatan juga dihadiri Kanit Binmas dan perwakilan Bhabinkamtibmas dari Polsek Lubuk Pakam, Polsek Galang, Polsek Bangun Purba, dan Polsek Beringin.
Kegiatan dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dengan mengikuti live zoom penanaman jagung serentak Kuartal I Tahun 2026 yang terpusat di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan nasional tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Usai mengikuti kegiatan secara virtual, sekitar pukul 16.45 WIB, Kapolresta Deli Serdang bersama Wakapolresta dan seluruh peserta kegiatan melanjutkan dengan penanaman bibit jagung secara simbolis di lahan jagung yang berada di belakang Mako Polsek Pagar Merbau.
Kapolresta Deli Serdang menyampaikan bahwa kegiatan tanam raya ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan serta mewujudkan swasembada jagung di Indonesia.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Polresta Deli Serdang tersebut berakhir sekitar pukul 17.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
Sidik24com. MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menerima kunjungan silaturahmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka mendukung pelaksanaan program sensus dan survei rutin statistik, Senin (2/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sensus pertanian, serta survei sosial ekonomi guna menghasilkan data makro yang akurat dan berkelanjutan.
Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, Sumi’rad, SST, mengatakan BPS memiliki peran strategis dalam menyediakan data bagi pemerintah dan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. Selain itu, pembinaan statistik juga dilakukan untuk mengembangkan statistik sektoral agar selaras dan terintegrasi.
“Kami meminta dukungan Bupati dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar sinkronisasi program dapat berjalan dengan baik, sehingga data yang dihasilkan semakin akurat dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2026 BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi, di luar lapangan usaha pertanian.
“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyajikan data dasar kegiatan ekonomi yang akan menjadi pondasi utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi program di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.
Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga akan dilakukan bersamaan dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni sistem basis data terpadu tingkat nasional yang memuat informasi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia sebagai rujukan utama pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan dan perlindungan sosial.
“Oleh karena itu, kami berharap dukungan penuh dari seluruh aparat pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti agar pelaksanaan Sensus Ekonomi dan pemutakhiran DTSEN dapat berjalan lancar,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati H. Asmar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia juga meminta BPS untuk terus memperbarui data secara berkala, khususnya terkait kemiskinan dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami berharap BPS dapat terus meng-update data setiap tahun, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan,” kata Asmar.
Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi BPS dalam membantu kinerja pemerintah daerah melalui penyediaan data yang akurat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha,” tegasnya.
Bupati juga mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendataan.
“Saya mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik, memberikan jawaban yang jujur dan lengkap, serta mendukung sepenuhnya proses pendataan,” ujarnya.
Kegiatan silaturahmi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama antara Bupati Kepulauan Meranti dan jajaran BPS Kabupaten Kepulauan Meranti. ..
PADANG – Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH) memberikan klarifikasi tegas terkait perkembangan perkara perdata terhadap PT Sapta Sentosa Jaya Abadi di Pengadilan Negeri (PN) Mukomuko. AJPLH membantah narasi yang menyebutkan bahwa pencabutan gugatan dilakukan karena tuduhan pelanggaran lingkungan tidak terbukti.
Ketua Umum AJPLH, Soni, menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dalam sesi mediasi merupakan langkah prosedural untuk menyempurnakan gugatan (re-konvensi). Menurutnya, ada poin krusial yang harus diperbaiki agar gugatan tidak cacat formil (kurang pihak).
”Kami mengajukan pencabutan karena ada pihak yang belum ditarik dalam pemeriksaan perkara, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko. Selain itu, kami perlu menspesifikasikan ganti kerugian untuk perbaikan IPAL, khususnya terkait kolam limbah yang faktanya tidak memakai lapisan kedap air,” ujar Soni di Padang, Rabu (24/02/2026).
Soni menegaskan bahwa substansi gugatan AJPLH sangat spesifik, yakni mengenai instalasi kolam limbah yang tidak memakai kedap air. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021, kolam limbah yang memakai kedap air dikategorikan sebagai pelanggaran berat.
”Yang kami gugat bukan izinnya, tetapi fakta di lapangan bahwa kolam limbah PT Sapta tidak memakai kedap air. Ini berdampak jangka panjang pada pencemaran tanah dan air tanah. Pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian demi masa depan,” tambahnya.
AJPLH juga menyayangkan pernyataan Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko yang menyebut kolam tersebut ‘seolah-olah’ sudah kedap air namun belum memakai lapisan kedap air.
”Pernyataan itu menyesatkan. Bagaimana mungkin dikatakan kedap air jika fisiknya saja tidak menggunakan lapisan kedap? Jangan sampai memberikan informasi yang mengaburkan fakta aturan. Hal ini akan kita uji secara terang benderang di pengadilan setelah gugatan kami masukkan kembali dalam waktu dekat,” tegas Soni.
AJPLH bersama beberapa awak media memastikan akan tetap mengawal kasus ini hingga PT Sapta Sentosa Jaya Abadi melakukan perbaikan instalasi kolam limbah yang sebelumnya tidak memakai kedap air menjadi memakai kedap air sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.(Team Redaksi)
SIDIK24.COM,JAKARTA.-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka sekaligus memberikan arahan di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri. Dalam kesempatan itu, Sigit menegaskan bahwa, Korps Bhayangkara berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal seluruh program Pemerintah Indonesia.
Sigit mengungkapkan, kegiatan ini bakal menindaklanjuti seluruh arahan atau direktif dari Presiden Prabowo Subianto saat rapim TNI-Polri di Istana Kepresidenan pada, Senin, 9 Februari 2026.
“Kami menjabarkan direktif dari Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah di tahun 2026. Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program pemerintah,” kata Sigit saat acara rapim Polri di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Sigit menjelaskan, beberapa hal penting yang dibahas di antaranya terkait dengan swasembada pangan, energi serta hilirisasi. “Dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja Pemerintah,” ujar Sigit.
Menurut Sigit, dengan adanya kegiatan ini, Polri ke depannya bakal terus mendukung pelaksanaan program pemerintah demi mewujudkan perekonomian Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi, kata Sigit juga sangat berpengaruh dengan terjaganya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab itu, menurut Sigit, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi seluruh pihak untuk menjamin hal tersebut.
“Disatu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” ucap Sigit.
Lebih dalam, Sigit memastikan, Polri bakal terus melanjutkan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kemudian program ketahanan pangan, Sigit menyebut, Polri akan terus menyelesaikan penanaman jagung, yang diharapkan pada akhir tahun 2026 ini semua lahan bisa tertanam.
“Karena Bapak Presiden memiliki target khusus dan mudah-mudahan semua target tersebut bisa kita selesaikan,” tutur Sigit.
Di sisi lain, Sigit menyatakan, rapim Polri juga bakal membahas terkait hilirisasi soal merubah sampah menjadi energi serta program lainnya. Selain itu, Sigit juga menekankan peran Polri dalam mencegah kebocoran anggaran dan mengoptimalkan pemasukan negara.
“Sehingga kemudian, rencana kerja pemerintah ini betul-betul bisa terwujud. Bagaimana Polri melaksanakan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga dan kemudian terus bertumbuh,” papar Sigit.
Kemudian, rapim Polri juga membahas terkait bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurut Sigit, Korps Bhayangkara bakal membahas seluruh hal yang memiliki dampak multiplier effect di tengah situasi global yang terjadi.
“Saya kira itu hal-hal yang kami diskusikan hari ini, selama beberapa hari ini ke depan, sehingga kemudian menjadi satu kebijakan, satu langkah yang akan ditindaklanjuti oleh para Kasatker dan para Kasatwil di seluruh jajaran,” tutup Sigit.
SIDIK24.COM,INHIL.-Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Keselamatan Lancang Kuning (LK) 2026, Satgas Preventif Polres Indragiri Hilir bersama stakeholder Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan tambal sulam semenisasi jalan berlubang di sejumlah titik jalan protokol dalam Kota Tembilahan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 10 Februari 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan lokasi pengerjaan meliputi Simpang Empat Jalan Kartini, Simpang Empat Jalan Sungai Beringin, serta Jalan Baharuddin Yusuf.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Inhil AKP Ricki Marzuki, S.H., dan melibatkan lintas instansi, antara lain Dinas Perhubungan Kabupaten Inhil, Dinas PUTR Kabupaten Inhil, serta PT Jasa Raharja Tembilahan. Turut hadir Kabid Darat dan Angkutan Jalan Dishub Inhil Febri Syahwani, S.T, perwakilan Dinas PUTR M. Syukur, perwakilan PT Jasa Raharja Nugroho Devrianto, S.E, serta Kasatgas Preventif IPTU Jimmi Lano, S.Sos, bersama personel Satgas Preventif Polres Inhil.
Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi semenisasi tambal sulam jalan berlubang, rekayasa arus lalu lintas selama pengerjaan, pemasangan barrier dan rambu-rambu peringatan, serta pengaturan lalu lintas guna mencegah terjadinya kemacetan di sekitar lokasi kegiatan.
Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora,S.H,S.I.K, melalui Kasat Lantas Polres Inhil AKP Ricki Marzuki, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam menciptakan kondisi jalan yang aman dan layak bagi masyarakat pengguna jalan.
Melalui kegiatan preventif ini, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi jalan yang kurang baik serta mendukung terwujudnya kamseltibcarlantas yang kondusif selama Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 berlangsung,” ujarnya.
Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari upaya bersama dalam menciptakan jalan yang berkeselamatan, aman, dan nyaman, khususnya di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.
sidik24com. Meranti- Pembangunan Jembatan Presisi Polri di SDN 018 Semulut, Dusun Semulut, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, terus menunjukkan progres signifikan.
Hingga hari keempat pengerjaan, jembatan yang menjadi akses vital siswa menuju sekolah ini segera mendekati tahap penyelesaian, sekaligus mengakhiri kekhawatiran orang tua dan guru terhadap ancaman buaya liar di sekitar aliran air sekolah.
Pembangunan jembatan ini dilaksanakan oleh Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Presisi Polri bersama personel Polsek Tebing Tinggi, Polsek Rangsang Barat, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjamin keselamatan, kehadiran sekolah, dan social inclusion masyarakat pedesaan, khususnya bagi anak-anak yang setiap hari melintasi jalur rawan.
“Selama ini siswa harus melewati jembatan kayu darurat di atas parit yang diketahui menjadi habitat buaya liar. Dengan adanya Jembatan Presisi Polri, risiko tersebut dapat dihilangkan dan aktivitas belajar anak-anak menjadi lebih aman,” kata Aldi Senin (2/2).
Progres pembangunan saat ini telah mencapai pemasangan 48 tiang pancang sebagai pondasi utama jalan jembatan kayu, yang telah tersambung hingga depan teras SDN 018 Semulut.
“Capaian ini menandai tahap krusial menuju penyelesaian akhir jembatan. Besok sudah pasang papan di perkirakan 70%,” tutur Aldi.
Pembangunan jembatan ini juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan masyarakat.
Selama ini, pihak sekolah bahkan memasang papan peringatan bahaya buaya di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi keselamatan siswa.
Dengan hampir rampungnya Jembatan Presisi Polri, jalur berbahaya tersebut akan segera ditutup permanen dan digantikan akses yang lebih layak, aman, dan manusiawi.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kebijakan Kapolri dan Kapolda Riau, serta wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan dasar masyarakat pedesaan.
Polri berharap, keberadaan jembatan ini tidak hanya menghilangkan ancaman buaya liar, tetapi juga menjadi simbol perlindungan, kepedulian, dan pengabdian Polri terhadap masa depan generasi penerus bangsa.***
