Palembang,Sidik24com – Menutup tahun ajaran 2024/2025, sebanyak 778 siswa didik SMK Negeri 2 Palembang di nyatakan lulus, hal ini diketahui usai seluruh guru dan pegawai sekolah sebagai bagian dari proses penetapan kelulusan peserta didik di SMK Negeri 2 Palembang menggelar rapat kelulusan siswa kelas XII.
Rapat dibuka oleh Kepala SMK Negeri 2 Palembang sebagai genda utama rapat adalah pembacaan Surat Keputusan (SK) Kelulusan, Dalam forum tersebut disepakati bahwa seluruh siswa kelas XII berhasil menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus 100 %.
Kepala SMK Negeri 2 Palembang, H. Suparman, S.Pd., M.Si., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh guru atas dedikasi dalam membimbing siswa hingga lulus. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan sinergi semua pihak di sekolah.
“Alhamdulillah ada 778 siswa yang dinyatakan lulus, begitu tahu lulus tanggal 5 kita buat surat up load ke direktorat setelah kita upload kita buat surat pesan ke direktorat untuk pemberian ijazah,” Ujar Suparman, Rabu (07/05)
Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Ia menjelaskan ada sedikit perbedaan dibanding tahun lalu, dimana PPDB 2025/2026 tetap mengunakan 4 jalur. Hanya saja Jalur Zonasi diubahnya menjadi Jalur Domisili Terdekat 30 %
“Maksud Jalur Domisili terdekat ini adalah kita ambil domisili terdekat, semuanya tergantung kuota jurusan bukan kuota seluruhnya. adakalanya jurusan yang diminati banyak, jaraknya dekat hanya beberapa meter tapi kuota sudah terpenuhi. Bagi jaraknya jauh, Jurusan yang tidak diminati dan kuotanya belum terpenuhi bisa jadi pilihan,” Bebernya.
Lanjut Suparman mengatakan, Di SMK Negeri 2 Palembang memiliki 9 jurusan dengan kapasitas/daya tampung siswa 24 Ruang Belajar (Rumbel), dengan perkiraan peserta didik baru 884 Siswa.
“Selain Jalur domisili terdekat, PPDB tetap menggunakan Jalur Afirmasi 10%, Disabilitas atau Perpindahan 15 %, kemudian prestasi akademik dan non akademik menyesuaikan menjadi 25 %. Jika ada yang belum terpenuhi bisa diambil, misalkan jalur prestasi 25% berarti jalur testnya 50 %. Tapi kita juga tetap lihat test fisiknya seperti tidak terlibat narkoba, tes tindik, anak tidak bertato, dan harus bisa perkalian karena kalau tidak bisa perkalian karena anak SMK itu eksak atau harus bisa berhitung, bukan non eksak,” Terangnya.
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 sampai 24 untuk jalur domisili, afirmasi, disabilitas atau perpindahan, dan prestasi. Dilanjutkan bagi mereka yang tidak valid bisa daftar pada tanggal 24 sampai 30 untuk jalur test potensi akademik atau minat bakat tanggal 23 Juni.
“Kita test secara kemampuan dan penempatan. Saya ingatkan kita tidak menerima sertifikasi, tetap kalau anak itu tidak mempunyai tato, tidak buta warna, bisa perkalian, tidak terlibat narkoba, kita sesuai prosedur,” Pungkasnya.( Salman)
Sidik24com. Pekanbaru – Polda Riau menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian dan pemberian penghargaan kepada personel Polri yang berprestasi, Bertempat di Halaman Apel Mapolda Riau. Rabu pagi (07/05/2025).
Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, SIK, MH, M.Hum., bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara dalam kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat tersebut.
Turut hadir Wakapolda Riau Brigjen Pol Jossy Kusumo, SH. M.Han., Para PJU Polda Riau serta seluruh personil Polda Riau.
Dalam amanatnya, Kapolda Riau menekankan pentingnya menjaga marwah dan citra institusi Polri dengan terus bertransformasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kenaikan pangkat dan penghargaan ini adalah anugerah yang harus dijaga. Ini merupakan hasil dari dedikasi dan kerja tulus para personel,” ujarnya.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri, sejumlah personel menerima kenaikan pangkat periode 1 Mei 2025, di antaranya:
* **Kompol Agus Pranata**, Kabag SDM Polres Bengkalis, naik menjadi AKBP.
* **AKP Suyadi**, Danki II Yon A Satbrimob Polda Riau, dan **AKP Trisno, S.H.**, Kasikum Polres Inhil, naik menjadi Kompol.
Selain itu, penghargaan diberikan kepada sejumlah personel atas prestasi menonjol dalam penindakan terhadap debt collector ilegal di Pekanbaru, yaitu:
* **AKBP Rooy Noor, S.I.K., M.M.**, Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Riau
* **Kompol Bery Juana Putra, S.I.K., M.H.**, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru
* **IPDA M. Rizqi Indra Setiawan, S.Tr.K**, Plt. Kanit V Satreskrim Polresta Pekanbaru
* **Aipda A. Anhar Rudali**, BA Subdit III Ditreskrimum Polda Riau
Penghargaan dari Kapolri juga diberikan kepada **Aiptu Jimmi Farma**, Kasi Humas Polsek Rumbai Pesisir, atas dedikasinya mendirikan dan mengelola pondok pengajian gratis sejak 2015, yang telah membina 300 anak kurang mampu.
Kapolda Riau ajak personel Jaga Marwah Institusi dan Ubah Stigma Negatif Menjelang HUT Bhayangkara. Kapolda Riau mengingatkan kembali tentang semangat pengabdian yang telah menjadi landasan bagi para anggota Bhayangkara sejak pertama kali menapaki gerbang institusi Kepolisian.
Dalam arahannya, Kapolda Riau menyampaikan bahwa mayoritas anggota, terutama para senior, telah merasakan kerasnya proses pembentukan di tempat mereka berdiri saat ini. “Teman-teman semua, ingatlah bahwa kita pernah diguling, dijungkir, dan dijalani dengan semangat pengabdian total. Jangan kotori marwah itu dengan perilaku yang tidak pantas,” ujar Irjen Herry.
Ia menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan dalam setiap tindakan, mengingat polisi memiliki kewenangan besar namun dibatasi oleh regulasi yang harus dihormati. “Kita dibatasi oleh aturan yang jelas. Kewenangan paksa yang kita miliki harus digunakan secara bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat,” tambahnya.
Kapolda Riau juga mengingatkan soal sejumlah agenda penting yang akan dihadapi jajaran Polda Riau, di antaranya adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara yang kerap diiringi peningkatan pelanggaran.
“Setiap menjelang HUT Bhayangkara, biasanya ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan institusi kita. Grafik pelanggaran cenderung naik di bulan Juni. Kita harus ubah stigma ini. Jangan sampai ada pelanggaran, apalagi dari dalam,” ujarnya.
Ia pun mengimbau seluruh pimpinan satuan hingga tingkat bawah untuk memperkuat pengawasan dan membangun komunikasi yang saling mengingatkan. Selain itu, Kapolda menegaskan pentingnya menjaga keadilan, baik dalam hubungan internal antaranggota maupun terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Performa rekan-rekan saat ini sudah baik, pertahankan dan tingkatkan. Tunjukkan bahwa kita mampu melakukan transformasi diri dan institusi ke arah yang lebih baik,” tutup Irjen Herry.***
Sidik24com. JAKARTA – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menggelar pertemuan dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhy, dan Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyatno, dalam rangka memperjuangkan pembangunan infrastruktur transportasi dan ketenagalistrikan di wilayahnya, Selasa (6/5/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan di sela kegiatan bersama Gubernur Riau Abdul Wahid dan jajaran kepala daerah se-Provinsi Riau di Jakarta. Di Kantor Kementerian Perhubungan, Bupati Asmar menyampaikan sejumlah usulan strategis, antara lain pembangunan fasilitas sisi darat dan laut Pelabuhan Internasional Dorak dan Logistik Dorak.
Ia juga mengusulkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perairan Tahun 2026 untuk rehabilitasi pelabuhan di Tanjung Samak, Merbau, Alai Insit, dan Pecah Buyung. Selain itu, Bupati mendorong percepatan persetujuan trayek roro Selatpanjang menuju Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Pinang.
Menanggapi usulan tersebut, Menhub Dudy menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para kepala daerah Riau.
“Komunikasi dan kolaborasi ini adalah upaya yang baik. Kami akan menindaklanjuti masukan ini melalui pembahasan teknis lanjutan agar bisa dirumuskan kebijakan terbaik bagi Provinsi Riau,” ujar Dudy.
Pada hari yang sama, Bupati Asmar juga bertemu Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyatno, di Kantor Pusat PLN. Dalam pertemuan itu, ia mengusulkan peningkatan daya mampu pembangkit listrik di Meranti sekitar 35 persen dari kapasitas saat ini. Selain itu, ia mendorong pembangunan jaringan transmisi interkoneksi dari Pulau Sumatra ke Pulau Tebing Tinggi sebesar 150 kilo Volt amper dan gardu induk di wilayah tersebut.
Bupati juga menyampaikan harapan agar PLN Pusat mendukung percepatan perizinan bagi investor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berminat berinvestasi di Kepulauan Meranti.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Randolph Willy Hutauruk.***
Pesisir Selatan – Belum genap dua minggu usai diaspal, ruas jalan nasional Padang–Kambang kembali rusak. Aspal menggelembung di sejumlah titik saat dilintasi kendaraan. Ironisnya, titik-titik kerusakan itu bukan lokasi baru: itulah tempat yang saban tahun diperbaiki, rusak lagi, lalu diperbaiki lagi. Kontraktornya pun tak pernah berganti.
“Setiap tahun selalu diaspal ulang. Tapi beberapa bulan kemudian, rusak lagi. Tahun depannya diaspal lagi. Siklusnya begitu terus,” kata Saharudin, warga Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan.
Fenomena ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek-proyek pemeliharaan jalan nasional di wilayah ini lebih condong ke pola “tutup lubang sementara” ketimbang perbaikan menyeluruh. Lebih parahnya, perusahaan pelaksana proyek diduga selalu perusahaan yang sama setiap tahun—kontraktor yang tampaknya kebal evaluasi.
“Namanya selalu muncul di papan proyek, meskipun kualitasnya diragukan. Itu kontraktor seperti punya tiket tetap,” ujarnya.
Kerusakan dini ini disinyalir akibat sejumlah faktor teknis dan struktural: material yang di bawah standar, pemadatan tanah dasar yang asal-asalan. Tak hanya itu, beban kendaraan berat yang melampaui daya dukung jalan juga memperparah kondisi.
Namun semua itu tak bisa dilepaskan dari akar masalah: pola proyek tahunan yang seolah diputar ke orang yang sama, di titik rusak yang sama. Jalan nasional yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi malah berubah menjadi ladang proyek yang berulang, menguras anggaran tanpa hasil berarti.
“Kalau titiknya selalu sama dan kontraktornya juga sama, itu bukan kebetulan. Itu sistem yang rusak,” kata warga lainnya, Akbar.
Masyarakat menuntut agar Kementerian PUPR, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan lembaga pengawas seperti BPKP turun langsung mengaudit seluruh rangkaian proyek ini—mulai dari proses tender, pelaksanaan di lapangan, hingga kualitas material yang digunakan.(Adi.k)
Sidik24com. JAKARTA – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyampaikan sejumlah usulan strategis pembangunan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam pertemuan di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) pagi.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka audiensi Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh bupati dan wali kota se-Riau, dipimpin oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar menyerahkan usulan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diterima langsung oleh Menteri Bappenas. Asmar menekankan kondisi kemiskinan ekstrem yang masih tinggi di wilayahnya, menjadikan Meranti sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau.
“Sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Riau, tantangan ini sangat berat, terutama dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, kami sangat berharap dukungan Bappenas dalam perencanaan pembangunan di Meranti,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap dana perimbangan dan rendahnya pendapatan asli daerah menjadi hambatan utama dalam mempercepat pembangunan.
Setelah pertemuan di Bappenas, Bupati Asmar bersama rombongan melanjutkan audiensi ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Senin siang. Dalam pertemuan tersebut, seluruh kepala daerah di Riau menyuarakan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan seperti sawit, kelapa, dan sagu.
Usulan ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan menarik dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyambut baik gagasan tersebut dan berkomitmen menindaklanjutinya sesuai visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, terutama terkait ketahanan pangan dan energi.
Pertemuan di kedua kementerian ini turut dihadiri wakil menteri, sekretaris menteri, deputi, serta pejabat terkait lainnya.***
SIDOARJO -Kecelakaan yang menimpa seorang pengendara sepeda angin terjadi di Jalan Raden Mohammad Mangkudiprojo sebelah Utara lampu merah Avian Banjarkemantren Buduran Minggu (04/05/25) jam 07.15
Diketahui korban bernama Syamsul Fachri 61 tahun warga pacar kembang Surabaya
Kapolsek Buduran Kompol Subadri dalam keterangan persnya kepada wartawan menjelaskan semula korban pengendara sepeda angin berjalan dari Utara ke Selatan sesampainya di lokasi kejadian pengendara sepeda angin oleng ke kanan mengenai mobil Ayla yang tidak diketahui identitasnya yang melaju dari arah yang bersamaan
Seketika itu pula pengendara sepeda angin langsung terjatuh dan korban mengalami luka berat
“Kecelakaan ini tabrak samping atau beradu samping”,ungkap Kompol Subadri
Pihak kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mencari dan menyita barang bukti serta mencari saksi saksi
Untuk penyelidikan selanjutnya pihak unit lantas Polsek Buduran melimpahkan kecelakaan lalu lintas ke laka lantas Polresta Sidoarjo
Sidik24com. JAKARTA – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyerahkan berkas usulan resmi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, terkait permohonan pelepasan kawasan hutan dan Area Penggunaan Lain (APL) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Usulan itu disampaikan Asmar dalam kunjungan ke Rumah Dinas Menteri Kehutanan di Jakarta, Minggu (4/5/2025).
Asmar menjelaskan bahwa saat ini sekitar 95 persen dari total daratan di wilayahnya masuk dalam kawasan hutan dan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB), menyisakan kurang dari 5 persen yang berada di luar kawasan tersebut.
“Kondisi ini menyulitkan masyarakat kami untuk mendapatkan sertifikat tanah, menghambat investasi, dan mengganggu upaya pemerintah daerah dalam mengelola aset,” ujar Asmar.
Ia juga menyampaikan bahwa banyak kawasan permukiman, pertanian, dan usaha masyarakat berada dalam wilayah yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dan PIPPIB.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan pelepasan sekitar 80.509,22 hektar kawasan dari PIPPIB untuk menjadi APL.
Selain itu juga, diusulkan pelepasan 1.612,34 hektar kawasan hutan untuk berbagai kebutuhan pembangunan seperti permukiman, pelabuhan, sentra industri, dan SPAM, TPA, jaringan jalan, dan fasilitas pemerintahan.
“Pelepasan kawasan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan di Kepulauan Meranti, yang saat ini masih menjadi daerah termiskin di Provinsi Riau,” tambahnya.
Asmar menutup keterangannya dengan menyatakan bahwa berkas usulan telah diserahkan langsung kepada Menteri Kehutanan.
“Alhamdulillah, berkas sudah saya serahkan langsung ke Pak Menteri. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya. ****
Palembang,Sidik24.com – Bagi kaum hawa yang ingin mempercantik diri mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kini salon zeline beautique,menggelar Grand Opening serta memberikan harganya murah sangat terjangkau,mulai hari ini saja, dilaksanakan di jalan d.i Panjaitan plaju.
“Kegiatan Grand Opening zeline beautique Salon tersebut, ditandai dengan pemotongan pita,Alhamdulillah, Grand Opening zeline Salon berlangsung dengan sukses, kami mengucapkan berterima kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan hadir di acara ini,” ujar Owner zeline Salon,minggu (04/05/2025).
“yang diwawancarai oleh awak media sejumlah zeline mengatakan, bahwa pihaknya menyediakan treatment creambath, hair, catok, blow, body spa, manicure atau pedicure,nail art dan eye lash.
“Untuk Grand Opening hari ini, ada promo diskon sebesar harga yang terjangkau saja, khususnya hari ini. Nanti untuk treatment atau perawatannya, berlaku besok sampai satu bulan ke depan,dan jumlah karyawan ada 19 orang dan cabang ke 2,buka dari jam 08.00 sd 17.00 wib.
“Menurutnya, pihaknya berharap mudah – mudahan zeline Salon bisa menjadi tempat favorit untuk menghabiskan waktu luang. Khususnya bagi teman – teman yang suka perawatan, mari buruan mencoba mumpung masih harganya terjangkau.
“khusus hari ini saja,kalau besok promosinya udah berubah lagi,ujar rendy Sebastian putra selaku owner salon zeline beautique.(Salman)
JAKARTA—Forum Pers Independent Indonesia (FPII) menyampaikan protes keras terhadap PT Bank DKI terkait gangguan layanan perbankan yang telah berlangsung selama lebih hampir dua bulan.
“Gangguan sistem Bank DKI telah mencapai level krisis dan menimbulkan kerugian masif bagi ribuan nasabah, termasuk organisasi-organisasi vital di DKI Jakarta.” kata Ketua Presidium FPII Dra.Kasihhati saat diwawancara awak media pada Minggu, (4/5/2025) di Kantor FPII,
Kasihhati memapatkan apa yang terjadi pada Bank DKI bukan sekadar gangguan teknis biasa, tetapi merupakan kegagalan sistemik dalam pengelolaan infrastruktur teknologi perbankan yang mengindikasikan pelanggaran serius terhadap hak-hak nasabah sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan FPII, gangguan Bank DKI jauh lebih serius dari yang disampaikan pihak bank kepada publik. Temuan FPII mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang belum terungkap:
1. Gangguan tidak hanya terjadi pada sistem front-end seperti aplikasi dan ATM, tetapi juga pada infrastruktur core banking yang menghambat seluruh transaksi lintas bank di jaringan perbankan nasional.
2. Upaya pemulihan sistem yang diklaim bertahap oleh Bank DKI nyatanya mengalami kegagalan berulang, dengan sistem yang kembali down setelah beberapa jam beroperasi.
3. Pihak bank tidak memiliki disaster recovery plan (DRP) yang memadai, melanggar ketentuan POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
4. Sumber internal mengungkapkan bahwa gangguan disebabkan oleh kegagalan migrasi sistem core banking yang dilakukan tanpa pengujian memadai dan backup yang adequate.
5. Bank DKI tidak transparan dalam mengkomunikasikan skala dan durasi gangguan kepada nasabah, regulator, dan publik.
Estimasi Kerugian Mencapai Ratusan Miliar
FPII telah melakukan kalkulasi komprehensif terkait estimasi kerugian yang dialami nasabah Bank DKI. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai pihak dan analisis ekonomi, FPII memperkirakan kerugian mencapai angka fantastis.
“Kami mengestimasi kerugian langsung dan tidak langsung yang dialami nasabah Bank DKI mencapai Rp 378 miliar dalam satu bulan terakhir,” tegas Kasihhati.
Rincian estimasi kerugian tersebut meliputi:
1. Kerugian langsung nasabah perorangan:
Rp 67 miliar
– Biaya transfer melalui bank lain: Rp 27 miliar
– Biaya transportasi tambahan untuk mencari ATM/cabang bank alternatif: Rp 18 miliar
– Biaya administratif untuk pembuatan rekening baru di bank lain: Rp 22 miliar
2. Kerugian langsung nasabah korporasi:
Rp 156 miliar
– Keterlambatan pembayaran dan penalti: Rp 83 miliar
– Gangguan operasional bisnis: Rp 73 miliar
3. Kerugian tidak langsung : Rp 155 miliar
– Hilangnya potensi pendapatan karena gangguan transaksi: Rp 105 miliar
– Kerusakan reputasi dan kepercayaan bisnis: Rp 50 miliar (nilai estimasi konservatif)
“Angka ini hanyalah permukaan dari gunung es. Kami yakin kerugian sebenarnya jauh lebih besar jika memperhitungkan dampak berantai pada ekosistem ekonomi DKI Jakarta,” imbuhnya.
Bukti Kelalaian Sistemik
FPII mendapatkan kesaksian dari sejumlah ahli teknologi perbankan yang menilai gangguan Bank DKI menunjukkan kelalaian dalam pengelolaan sistem teknologi informasi. Beberapa bukti yang dihimpun FPII:
1. Bank DKI melakukan upgrade sistem tanpa disaster recovery plan yang adequate, melanggar protokol standar industri perbankan.
2. Perubahan sistem dilakukan tanpa notifikasi yang memadai kepada nasabah dan stakeholder terkait, pmelanggar prinsip transparansi dalam POJK No. 1/POJK.07/2013.
3. Sistem backup yang seharusnya mengambil alih saat sistem utama mengalami gangguan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip business continuity planning.
4. Waktu pemulihan yang disebut “bertahap” jauh melampaui standar Recovery Time Objective (RTO) yang ditetapkan Bank Indonesia untuk bank sekelas Bank DKI.
Tuntutan FPII Kepada Bank DKI
Sebagai representasi masyarakat dan nasabah yang dirugikan, FPII menyampaikan tuntutan tegas kepada manajemen Bank DKI:
1. Memulihkan seluruh layanan perbankan dalam waktu 3×24 jam sejak pernyataan ini dirilis.
2. Memberikan kompensasi finansial kepada seluruh nasabah yang terdampak, minimal sebesar:
– Untuk nasabah perorangan: 5% dari saldo rata-rata bulan April 2025
– Untuk nasabah korporasi: 3% dari nilai transaksi rata-rata bulanan
3. Membentuk tim krisis gabungan yang melibatkan perwakilan nasabah, ahli independen, dan regulator untuk mengawasi proses pemulihan.
4. Menerbitkan laporan lengkap dan transparan mengenai kronologi gangguan, langkah pemulihan, dan langkah preventif yang diambil, yang diaudit oleh pihak independen.
5. Melakukan evaluasi dan restrukturisasi manajemen teknologi informasi bank untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Jika dalam waktu 7 hari kerja tuntutan ini tidak dipenuhi, FPII akan mengkoordinasikan gugatan class action yang melibatkan ribuan nasabah terdampak dan mengajukan aduan formal ke OJK, Bank Indonesia, serta Komisi Informasi Publik,” ujar Kasihhati.
Peringatan Keras Kepada Bank DKI
FPII memberikan peringatan keras kepada Bank DKI bahwa dengan status sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank DKI memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan layanan berjalan optimal, terutama karena menyangkut dana APBD dan pelayanan publik.
“Statusnya sebagai bank milik Pemprov DKI Jakarta justru mengharuskan Bank DKI memberikan layanan prima, bukan malah menjadi contoh buruk tata kelola perbankan. Ini mencoreng nama baik Pemprov DKI Jakarta dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan daerah,” tegas Kasihhati.
FPII juga mempertanyakan sikap diam OJK dan Bank Indonesia sebagai regulator yang seharusnya lebih proaktif melindungi kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan.
“Diamnya regulator semakin memperburuk situasi. OJK dan BI harus segera turun tangan dan mengambil langkah tegas terhadap Bank DKI,” ujarnya.
Aksi Lanjutan
FPII mengumumkan akan melakukan serangkaian aksi lanjutan, termasuk:
1. Membuka posko pengaduan nasabah Bank DKI di Kantor FPII mulai 5 Mei 2025
2. Meluncurkan petisi online #BankDKIHarusBertanggungjawab
3. Menggelar aksi protes damai di depan Kantor Pusat Bank DKI pada 9 Mei 2025
4. Mempersiapkan dokumen class action jika dalam 7 hari kerja tidak ada respons memadai
“Ini bukan sekadar masalah teknis perbankan, tetapi menyangkut hak fundamental konsumen dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional,” pungkas Kasihhati. (Tim/Red).
JAKARTA– Forum Pers Independent Indonesia (FPII) menyampaikan protes keras dan ultimatum terbuka kepada PT Bank DKI terkait gangguan layanan yang telah berlangsung lebih dari satu bulan tanpa solusi nyata. FPII menyebut kondisi ini sebagai “krisis sistemik” yang bukan hanya mencederai hak ribuan nasabah, tetapi juga mempertanyakan posisi dan peran Gubernur DKI Jakarta yang terkesan diam dan tidak hadir dalam menyikapi krisis ini.
Ketua Presidium FPII,Dra.Kasihhati menyatakan, “Kami tidak hanya mempertanyakan kinerja Bank DKI, tetapi juga mempertanyakan apa sebenarnya hubungan Gubernur DKI dengan bank ini, sehingga bungkam total seolah tidak terjadi apa-apa? Ini bank milik daerah. Apakah Gubernur hanya berfungsi sebagai simbol, atau justru sedang melindungi pihak-pihak tertentu di balik layar?”
Bukti Kelalaian dan Ketidakmampuan
Investigasi FPII mengungkapkan bahwa:
Gangguan terjadi pada core banking dan bukan sekadar gangguan ringan.
Migrasi sistem dilakukan tanpa backup memadai, tanpa disaster recovery plan.
Bank gagal memenuhi standar POJK No. 38/POJK.03/2016 dan POJK No. 1/POJK.07/2013.
Komunikasi ke publik sangat buruk, minim tanggung jawab, dan cenderung menyesatkan.
Gubernur DKI Jakarta Tidak Bisa L mpar Tanggung Jawab
FPII dengan tegas menyatakan bahwa sebagai pemegang saham pengendali utama, Gubernur DKI Jakarta tidak bisa bersembunyi di balik manajemen Bank DKI. Bank ini berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan publik berhak mengetahui:
Mengapa Gubernur tidak segera memanggil direksi Bank DKI?
Mengapa tidak ada pernyataan resmi dari Balai Kota?
Apakah ada konflik kepentingan dalam struktur komisaris dan direksi Bank DKI yang berkaitan dengan elite politik Jakarta?
“Kami tidak ingin percaya bahwa diamnya Gubernur adalah bentuk pembiaran atau perlindungan terhadap kelompok tertentu yang selama ini bermain di Bank DKI. Namun jika tidak ada klarifikasi, publik akan berkesimpulan sendiri,” kata Dra.Kasihhati pada Minggu, (4/5/2025).
Gugatan Massal dan Aksi Nasional
FPII memberikan batas waktu 7 hari kerja kepada Bank DKI dan Gubernur DKI Jakarta untuk:
1. Memulihkan total layanan dan transparansi informasi.
2. Mengganti kerugian nasabah dan memberikan kompensasi resmi.
3. Menjelaskan hubungan struktural dan tanggung jawab Gubernur dalam persoalan ini.
4. Menunjukkan roadmap reformasi dan audit terbuka terhadap manajemen TI Bank DKI.
Jika tidak dipenuhi, FPII akan mengorganisir:
Gugatan class action terhadap Bank DKI.
Aksi unjuk rasa damai besar-besaran di depan Kantor Pusat Bank DKI dan Balai Kota.
Laporan ke OJK, Bank Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Ombudsman RI.
Kegagalan Bank DKI Cemarkan Nama Daerah
“Bank DKI bukan bank swasta. Ini Bank rakyat Jakarta. Gagalnya sistem ini bukan hanya kelalaian direksi, tapi juga cermin buruknya pengawasan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Kalau Gubernur tidak mampu menyelamatkan bank milik daerah, bagaimana bisa menyelamatkan Jakarta?” pungkas Kasihhati. (Tim/Red)
