DAERAH

Galang | Tambang pasir ilegal di Kabupaten Deli Serdang kian meresahkan. Setidaknya ada 10 titik lokasi tambang yang beroperasi di wilayah Desa Titi Baru Kecamatan Galang.

Pantauan media ini kamis 25/07/24 di beberapa lokasi di aliran sungai ular, Desa Titi Besi Baru, Kecamatan Galang, aktivitas pertambangan berjalan lancar.Ratusan dump cold lalu lalang mengangkut pasir.

Seorang warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya menyebut, ada sekitar Ratusan dump Cold yang lalu lalang di 10 titik setiap harinya. Ratusan dump Cold tersebut mengangkut material pasir dan ada pungutan Liar Sebesar 15 ribu rupiah Pertripnya mengatas namakan Tokoh Pemuda dan Tokoh masyarakat dengan Alasan rawat Jalan dan Rumah Ibadah.

“Perharinya bisa 200 an dump cold dengan harga beli 230 ribu dan kutipan pertripnya 15 ribu rupiah maka ketemu 3 juta rupiah perhari,” ungkap warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Terkait perkiraan keuntungan yang didapat oleh pungli mengatas namakan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat tersebut, media ini mencoba menggali informasi langsung kepada Supir Pembeli pasir Ilegal.

Salah seorang Supir pembeli pasir dari batang kuis berinisial TN menjelaskan kami para supir sangat terkejut dengan Harga pasir Sekarang ini dengan harga 230 ribu rupiah nggk bisa ditawar bang.belum lagi kami keluar dari areal penambang pasir bisa harganya sampai 257 ribu kita beli.

“Saya memohon kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada dikecamatan Galang ini agar segera ditertibkan para pelaku pungli yang berada disimpang masuk Desa Titi Besi Baru Kecamatan Galang,biar Harga Pasir bisa diturunkan kalau nggk bisa juga bagus ditutup saja Kuari Kuari tersebut”,Terangnya.

Terlepas kegiatan di duga pungutan ini benar atau salah yang jelas pihak dari pemungut belum bisa menunjukan berita acara hasil kesepakatan hasil musyawarah antara pihak Desa

Karena yang bisa membuktikan dan memeriksa kegiatan tersebut adalah aparat penegak hukum, terlepas termasuk pungli atau tidaknya, kalau pun terbukti pungli kegiatan tersebut sangat disayangkan, Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.”

(Meong)

MEDAN — Puluhan mahasiswa dan masyarakat mengatasnamakan Lumbung Informasi Perjuangan Rakyat (LIPRA) mendatangi Polrestabes Kota Medan dan Dinas Pariwisata Kota Medan, Senin, (20/5).

Kedatangan LIPRA ke Polrestabes Medan untuk melalukan unjuk rasa atas keberadaan SPA Sky 88, jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Tuntungan yang diduga menjadi tempat Prostitusi dan maksiat.

Ketua Aksi LIPRA, Agus Joker menyebutkan bahwa keberadaan SPA atau kusuk plus-plus di Kota Medan kini semakin meningkat dan seakan menjadi lokasi yang di legalkan. Namun perjalanan usahanya diduga menjadi tempat Prostitusi.

“Kami kemari meminta agar Polrestabes Kota Medan melakukan penyelidikan, Dimana hasil investigasi kami melihat adanya dugaan praktek Prostitusi di lokasi usaha SPA SKY 88” Teriak massa didepan Polrestabes Kota Medan.

Tidak menunggu waktu lama, Pihak Massa langsung diterima oleh Kanit Tipikor Polrestabes Medan, AKP Martua Manik, SH, MH yang menjadi Pawas di Polrestabes Medan saat itu.

Mantan Kanit Reskirm Polsek Medan Baru ini sangat berterima kasih kepada adik-adik yang tergabung dari Lumbung Informasi Perjuangan Rakyat (LIPRA).

“Terima kasih atas laporan adik-adik.disini saya mewakili unit yang menangani laporan ini akan kita sampikan kepada pimpinan kita untuk ditindaklanjuti” Ujar Martua Manik dihadapan mahasiswa dan wartawan.

Mendapat informasi tersebut, tim masa yang dikoordinator oleh Agus Joker langsung bergerak ke Dinas Pariwisata Kota Medan, Jalan Prof HM Yamin, Kota Medan untuk melakukan aksi demo.

Dilokasi, Agus Joker selaku Ketua Kordinator sangat menyayangkan pihak Dinas Pariwisata Kota Medan yang telah melakukan kelalaian dan pembiaran terhadap praktek usaha Prostitusi bernama SKY 88 berkedok SPA.

“Kami menyayangkan sikap Dinas Pariwisata Kota Medan yang tidak melakukan pengawasan hingga ditemukannya adanya praktek Prostitusi berkedok SPA. Hasil investigasi kami, melihat bahwa SPA Sky 88 diduga mempekerjakan wanita jasa terapis masih dibawah umur. Maka kami meminta agar Kadis Pariwisata Kota Medan untuk segera menutup usahanya” Ujar Agus dihadapan Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Medan.

Menanggapi hal ini, Ardi Ginting selaku Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pariwisata Kota Medan mengungkapkan bahwa sebelumnya Dinas Pariwisata Kota Medan telah melakukan kunjungan ke lokasi SPA SKY 88 bersama Muspika setempat.

Dimana Dinas Pariwisata Kota Medan meminta agar Pemilik SPA SKY 88 membuat pernyataan terkait larangan jenis usaha SPA (Kusuk-Kusuk Plus).

“Kami sudah pernah mendatangi lokasi SKY 88 bersama Muspika setempat. Nah, Pemilik sudah kita minta untuk membuat surat pernyataan atas operasional usaha. Jika terdapat pelanggaran seperti ini, Maka kami akan meminta kepada Tim Penindakan Perda Kota Medan (SATPOL PP) untuk menutup lokasi SPA SKY88 yang meresahkan masyarakat” Sebut Ardi.

Jauh dikatakan Ardi, bahwa Dinas Pariwisata Kota Medan megucapkan terima kasih atas laporan yang di sampaikan. Sehingga kita dari Dinas Pariwisata Kota Medan akan lebih ketat lagi melakukan pengawasan dan pembinaan.

“Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada adik -adik dari LIPRA yang telah menyampaikan aspirasinya kepada kami. sehingga kami Dinas pariwisata kota Medan akan lebih ketat lagi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha-usaha SPA yang diduga tidak berizin dan melakukan praktek Porstitusi” Sebut Ardi.(Red)

DELI SERDANG – Wacana Dir Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono untuk melakukan penindakan terhadap perjudian ketangkasan tembak ikan di Jalan Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam tepatnya di depan tempat kuliner DeJu hanya isapan jempol semata.

Pasalnya, meski dalam suasana bulan suci Ramadhan, bisnis yang dikelola oleh AK Martubung alias JO bersama beberapa rekannya yakni, AL dan AW masih tetap beroperasi. Hal tersebut terlihat ketika kru media ini melakukan investigasi di arena perjudian tersebut, Kamis (14/03/2024) sore kemarin.

Para pecinta perjudian berbagai jenis permainan diantaranya mesin ketangkasan tembak ikan, bola-bola piala dan Mickey Mouse hilir mudik dari lokasi. Ada yang dengan muka gembira ada pula dengan muka penuh kekesalan akibat kekalahan yang dialami.

Tidak tanggung-tanggung, para pemain mengaku telah menghabiskan uang nya jutaan hingga puluhan juta rupiah selama perjalanan nya mencari peruntungan ditempat haram tersebut.

“Sudah hancur-hancuran saya bang. Semua sudah tergadai dan lenyap,” kesal salah seorang pemain.

Warga sekitar pun menyesali wacana Dir Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono yang berjanji akan menindak arena perjudian tersebut.

“Mana cakap pak Dir itu? Katanya mau di tindak, percuma saja pangkatnya Kombes tapi action nya nggak ada,” ketus warga.

Bahkan pihaknya berjanji akan melakukan tindakan sendiri apabila pihak kepolisian tidak mampu dan tidak mau menindak lokasi perjudian yang telah mengotori lingkungan mereka dari bulan suci ramadhan ini.

“Kami yang akan langsung menggerebek, kalau polisi tidak berani. Ini adalah peringatan keras terkhusus buat bapak Dir Reskrimum Polda Sumut, Kapolresta Deli Serdang,” pungkasnya.

Sumut|Sidik24.com

Para saksi partai di TPS keluhkan Dana sebagai Saksi yang belum di realisasikan sampai saat ini pada Pemilu 14 Pebruari 2024 kemaren, Diduga Dana Saksi tersebut telah di gelapkan Pengurus DPC Langkat dan DPW Sumut. Kamis 16/02/2024

Saksi Partai PBB keluhkan Dana tersebut di karenakan belum juga di terima hingga hari ini setelah Pemilhan di laksanakan secara serentak, Para Saksi merasa di tipu oleh Calon Legislatif padahal Dana Saksi yang di sebut-sebut Diduga telah di gelapkan oleh Pengurus DPW dan DPC.

Salah satu Calon Legislatif Kabupaten Langkat sekaligus selaku Wakil Sekretaris Dari Partai Bulan Bintang Zoelham Efendi saat di temui awak media pihaknya tidak mengetahui Apa Penyebab Dana Saksi tersebut belum juga terealisasi, Zoelham Efendi selaku Calon Legislatif dari PBB juga merasa kecewa karena para saksi tidak dapat bekerja secara maksimal di TPS dan dengan belum terealisasinya Dana tersebut membuat terhambatnya Proses Perolehan suara yang akan di input.

Ketua DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara berinisial Awaluddin ketika di konfirmasi melalui Watsappnya mengatakan jika informasi tersebut tidak benar, Awaluddin Sibarani mengatakan Dana Saksi tersebut telah di distribusikan ke DPC PBB se-Sumatera Utara,

Namun Faktanya di lapangan tidak seperti apa yang di sampaikan oleh ketua DPW PBB Sumatera Utara Awaluddin Sibarani bahkan di Kabupaten Langkat saksi yang telah di tetapkan melalui input Data Saksi di gantikan dengan saksi yang baru.

Zoelham Efendi berharap Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan Bapilu Pusat agar segera menyelesaikan Permasalahan tersebut, Zoelham menduga DPW Sumut Dan DPC Kabupaten Langkat telah bekerjasama menggelapkan Dana Saksi Partai.

Zoelham Efendi kritisi kinerja Ketua DPW PBB Sumut Dan DPC PBB Kabupaten Langkat, Zoelham mengatakan Apapun motif dan alasan dari ketua DPW PBB Sumut Awaluddin Sibarani Dan Ketua DPC PBB Kabupaten Langkat M.Bahri SH, MH Ketua Komisi A Anggota DPRD selama 2 Periode tersebut sangat-sangat tak bisa di terima dengan membuat kebijakan seperti itu. Tungkas Zoelham

Zoelham selaku Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang Kabupaten Langkat menilai tidak layak jika seorang Pimpinan serakah dengan menggelapkan Dana Saksi yang telah selesai melaksanakan tugasnya, padahal Dana Saksi tersebut suatu Kewajiban untuk diserahkan kepada Saksi Partai di TPS. Ujar Zoelham menhakhiri(Red)

Sidik24.com Lombok Timur- Masa jabatan 89 kepala desa di Lombok Timur, berakhir pada tanggal 8 Februari 2024, setelah menjabat untuk periode 2018-2024. Terkait hal tersebut, Penjabat Bupati Lombok Timur telah menerbitkan SK pemberhentian dengan hormat 89 orang kepala desa dimaksud.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman menegaskan, penerbitan SK pemberhentian kepala desa yang berakhir masa jabatannya berdasarkan sejumlah regulasi yang berlaku saat ini.

“Penerbitan SK pemberhentian kepala desa ini sudah sesuai regulasi yang ada, diantaranya, mengacu pada pasal 40 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pasal 8 Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa, pasal 64 Perda Nomor 14 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa,” jelasnya.

Terhadap desa yang jabatan kepala desanya telah berakhir, lanjut Salmun Rahman, akan diangkat Pejabat Sementara (Pjs) kepala desa sampai dilantiknya kepala desa definitif. Pjs tersebut kemudian akan menyelesaikan hak-hak dari mantan kepala desa yang tertunda pencairannya karena teknis administerasi .

Sementara itu, Penjabat Bupati Lombok Timur H.M Juaini Taofik mengatakan, pemberhentian dengan hormat 89 orang kepala desa, karena memang masa jabatannya telah berakhir. Pj. Bupati memberikan apresiasi karena telah melaksanakan tugas dengan gigih membangun desa.

“ Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan terimakasih yang mendalam atas kerja keras, pengabdian yang tulus dari 89 kepala desa yang berakhir masa jabatan terhitung tanggal 8 februari 2924. Kiprah dan kinerja selama menjabat, gigih dalam membangun desa, melakukan pemberdayaan pembinaan masyarakat, menjalankan pemerintahan dengan baik dan penuh tanggung jawab, tentu akan diteruskan dengan pemimpin selanjutnya,” jelasnya.

Adapun terkait revisi Undang-undang tentang Desa, saat ini masih menjadi pembahasan di tingkat pusat. Jika Undang-undang tentang Desa yang baru telah disahkan dan diundangkan, maka Pemerintah Kabupaten Lombok timur juga akan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Lombok timur Biawansyah Putra memaparkan, revisi Undang- undang tentang Desa saat ini masih dalam pembahasan di DPR RI.

“ Draft pembahasan revisi Undang- undang tentang Desa masih dalam pembahasan di tingkat I, belum dibahas di tingat II. Kalau proses revisi undang-undang tentang Desa sudah selesai berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentu kita juga akan laksanakan,” ucapkan.

(Purnomo)

Galang|Sidik24.com

Akses Jalan Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang tepatnya di desa Titi besi baru Kecamatan Galang menuju Dolok Masihul Sergai mengalami rusak berat, sehingga akses perekonomian masyarakat terganggu.

Pantauan di lapangan, Sabtu (13/01/2024) akses Jalan Galang menuju Jalan Dolok Masihul merupakan wewenang provinsi tepatnya Desa Titi besi baru Kecamatan Galang, mengalami rusak berat akibat di lalui Mobil DumpTruck Pengangkut pasir yang lalu lalang melewati jalan Provinsi ini

Masyarakat sekitar juga harus ekstra hati-hati saat hendak melintasi jalan tersebut akibat jalan berbatuan dan genangan air yang cukup dalam.

Lubis (43) warga Desa Karang tengah Serbajadi mengaku prihatin melihat kondisi jalan provinsi ini.

“Sudah jembatan Titi besi putus jalannya hancur kupak kapik, mobil DumpTruck mengangkut pasir dari tambang pasir yang menjamur di Desa Titi besi baru dan di duga tidak kantongi izin , tidak di tutupi terpal, pasirnya berjatuhan jadi gunduan di jalan aspal sangat membahayakan bagi pengguna jalan pengendara roda dua

“Prihatin kali lah bang, melihat kondisi jalan provinsi ini, jalan sangat susah dilewati. Bahkan kita sewaktu melintasi jalan tersebut harus eksra hati hati karena banyak berlubang dan genangan air yang cukup dalam,” papar Lubis, seorang pedagang sayur.

Ia menambahkan, hampir merata jalan berlubang lubang,jalan ini adalah akses perekonomian masyarakat dan berharap agar jalan ini segera diperbaiki sebagaimana layaknya.
“Saya selaku warga Serdang Bedagai bermohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, memohon agar segera diperbaiki agar kami bisa lewat sebagaimana layaknya,” ungkapnya.

Senada juga dikatakan bang Ucok (56). Seorang penarik becak bermotor mengakui cukup terganggu dengan kondisi jalan ini.

“Jalan ini sangat menganggu kami sebagai penarik betor. Hampir 2 tahun jalan ini rusak, Jalannya di penuhi lubang dan Berair sehingga jalan ini menjadi rusak berat,” papar bang Ucok

Ia juga berharap Gubernur Sumatera Utara menanggulangi jalan ini, karena jalan ini cukup sentral yang sering dilalui para pedagang maupun masyarakat lainnya.

“Kami bermohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar untuk segera memperbaiki jalan provinsi ini seperti sediakala,” harap bang ucok dengan penuh semangat.

Wulan (16) seorang mahasiswi SMA 1 Negeri mengaku sangat kesulitan saat melintasi jalan tersebut.

“Jalan ini sangat sulit dilalui bang, setelah terendam banjir dan lubang lubang dalam bahkan jika mau sekolah kami harus membuka sepatu, karena takut basah jika terjatuh,” sebut Wulan

Ia juga berharap agar pemerintah untuk segera perbaiki jalan tersebut, biar kami lancar untuk sekolah. “Mohonlah Pak Gubsu perbaikilah jalan kami ini,” terangnya.

Begitu juga Ahmad (35). Warga kecamatan Galang meminta kepada Pemprovsu segera memperbaiki Jalan Provinsi menuju Dolok Masihul.

“Tolonglah pak, jalan ini semakin rusak berat, sebelum ada tambang galian Pasir jalan ini bisa dilalui. Tapi sekarang jalan ini semakin rusak berat dan berlubang lubang digenangi air yang cukup, membuat masyarakat harus ekstra hati-hati saat melintasi ditambah lagi pada malam hari,” pungkas Ahmad ” (Libas)

Kampar ; Maryenik Yanda SH Calon legislatif Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi riau dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor urut 2 Daerah pilihan (Dapil) Kampar Kembali hadir di Tengah – tengah masyarakat desa sipungguk Pada rabu 10 Januari 2024.

Pantauan media sekitar pukul 21. 13 Wib malam masyarakat desa sipungguk Kecamatan salo Kampar begitu antusias menyambut kedatangam beliau di rumah warga kampung lintang.

Ketua RW 01 pak Mustafa berharap jika ibu maryenik terpilih nanti nya jadi anggota DPRD riau agar dapat untuk memperhatikan kondisi jalan yang rusak sekaligus dunia Pendidikan anak sekolah yang ada di desa sipungguk

kepantingan masyarakat banyak akan tentunya akan kita Prioritaskan melalui visi dan misi, hal ini di sampaikan oleh ibu maryenik.

pendidikan anak sekolah dan pembangunan jalan akan kita tingkatkan lagi demi kepentingan masyarakat banyak. contoh nya masyarakat yang betani jalan menuju akses sawah kita bangun nantinya.

“Melalui aspirsi pokok fikiran (Pokir) Dewan akan kita berikan Hak masyarakat, karena pokir itu untuk masyarakat, wajib kita berikan hak nya rakyat”, itu lah janji ibu maryenik di hadapan masyarakat yang hadir.

Insyah allah ibu maryenik akan memegang amanah dari masyarakat desa sipungguk yang hadir apabila beliau, terpilih nanti nya sebagai wakil rakyat riau. terutama di daerah kampar yang meliputi 21 Kecamatan.

wanita yang berhati mulia ini, beliau sangat luar biasa, dan tidak pernah mengenang lelah untuk Berkesinambungan Bersama masyarakat di kampar untuk perkenalkan diri sebagai caleg dprd riau.

“Atas izin allah SWT saya selalu berdo’a dan sering melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam untuk selalu memohon ridho allah swt agar saya di beri suatu rahmad karunia dan di permuda segala urusan saya. apa yang saya inginkan semoga di ijabah oleh allah swt”,ucap ibu maryenik.

Profil riwayat ibu maryenik yakni anak kandung dari (Almrh) Hj. Maimana Umar Mantan anggota DPD RI 3 periode, dan di kenal sebagai tokoh masyarakat riau yang memiliki ilmu Pendidikan Segudang.

usai melaksanakan sosialisasi Wanita yang memiliki jiwa tarung konfetisi pemilu. maryenik dan rombongan menyalami seluruh masyarakat yang hadir dan berfoto selfi memaparkan jari dua menandakan pro dengan nomor urut 2 dari Partai Nasdem.

(Hamdani)

Jakarta, Dalam rangka menjalin Kolaborasi dan Sinergitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta menerima kedatangan Jajaran Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kegiatan ini dihadiri oleh Mugaera Djohar selaku Wakil Ketua Umum, Syarifuddin Tarigan selaku Kabid Kepemimpinan, Yenni Ika Putri selaku Wakabid Pembinaan dan sejumlah Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) lainnya.Selasa, 09/01

Kegiatan dibuka oleh Fonika Affandi selaku Kalapas Narkotika Jakarta, Dalam sambutannya Fonika menyambut baik kegiatan Anjangsana dan Koordinasi ini. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi awal yang baik bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan Lapas Narkotika Jakarta.

“Kami menyambut baik kegiatan ini. Kami berharap, kegiatan ini dapat menjadi awal yang baik bagi INI dengan Lapas Narkotika Jakarta, dan kami berharap Kolabrosi dan Sinergitas ini dapat menimbulkan inovasi baru bagi kedua belah pihak, Sehingga memudahkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam pengelolaan aset” pungkas Fonika Affandi.

Dilanjutkan dengan Sambutan oleh Mugaera Djohar selaku Wakil Ketua Umum, Syarifuddin Tarigan selaku Kabid Kepemimpinan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kemudian sesi Diskusi dan Tanya Jawab antara Jajaran Lapas Narkotika Jakarta dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Turut hadir E. P. Prayer Manik selaku Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Sukarno Ali selaku Kepala Rutan Kelas I Cipinang, dan Fauzi Harahap selaku Kepala Rutan Kelas I Salemba.(red)

KAMPAR ; Sidik24jam.com- Aktifitas galian Sirtu tanah timbunan/tanah urug tidak mengantongi Izin (ilega) yang ada di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau bebas beroperasi. Usaha tersebut merugikan daerah dan berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitar Lokasi.

Usaha tanah timbunan tersebut berada hanya berjarak lebih kurang 1 Km dari simpang Tibun dan lokasi nya ditepi jalan sebelah kanan menuju Kebun Durian Kampar Kiri.

Aneh nya lagi H. Idas ketika Dikonfirmasi Wartawan ia mengaku bahwa aktifitas galian sirtu yang dimiliki Haji itu. tidak pengantongi izin galian C / Minerba selain itu ia juga tidak memiliki izin lingkungan.

Kami tidak memiliki izin karena belum di urus sampai detik ini”,kata H. Idas

ditanya tentang pihak jajaran polres kampar apakah pernah razia dan turun ke lokasi dia menjawab, “Belum pernah”,ucap idas.

pantauan wartawan di lokasi, Senin siang (8/1) bahwa di lokasi tanah timbunan tersebut ada 2 unit alat berat jenis excavator bekerja untuk mengeruk tanah dan sekaligus mengisi tanah timbunan kedalam mobil dump truk. Satu unit excavator sedang stembay di lokasi dan tidak beroperasi.

Menurut salah seorang yang mengaku pemilik excavator Idas di lokasi tanah timbunan mengakui, bahwa tanah timbunan untuk menimbun pembangunan turap.

“Kami hanya melayani mobil yang membeli tanah timbunan dan informasi dari para supir mobil yang membeli tanah timbunan, bahwa tanah timbunan akan dibawah ke lokasi proyek turap,’ ungkap Idas.

Idas juga mengakui bahwa sudah beroperasi 1 bulan lebih usaha tanah timbunan nya. ’Baru 1 bulan lebih buka dan sampai saat ini tidak ada izin,” terangnya singkat.

Warga setempat yang enggan nama nya untuk di tulis, meminta aparat Kepolisian resor Kampar agar di tangkap alat berat Exs Kapator, dan proses pelaku nya secara hukum yang berlaku

“Kami minta kepada pak polisi tangkap alat brat mereka dan proses pelaku nya”, pintah warga

(Tim)

Padang, Sumbar:

Terkait adanya dugaan kecurangan pengumuman kelulusan Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan (HISKP) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PKKK) Tenaga Kesehatan Tahun 2023 di Puskesmas Salido dan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ini penjelasan Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.

Tamsir Kepala BKPSDM, Jumat 15/12/2023 menjelaskan kepda awak media bahwa yang lulus saat ini yang nilainya lebih rendah setelah kami lihat mereka adalah masuk katagori prioritas THK2.

THK-2 adalah pelamar yang telah terdaftar dalam pangkalan data atau database pendataan non-ASN pada BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

Pada prinsipnya mereka yang masuk dalam katagori THK2 masalah nilai itu No.2 dan kami dari BKPSDM Pessel juga tidak ada di libatkan karena dari Kementerian Kesehatan menyerahkan data yang sudah jadi kemudian di kasih ke kabupaten/kota daerah masing-masing.

“Nyatanya setelah timbul ada masalah seperti ini kami dari BKPSDM juga jadi bingung untuk menjawabnya,”terangnya

Saya juga sebelumnya terkejut kog ada nilai yang lebih rendah bisa lulus dari nilai CAT yang lebih tinggi dan setelah di check ternyata yang lulus merupakan prioritas THK-2.

“Tamsir menambahkan bahwa untuk tingkat kelulusan pemerintah kabupaten/kota dimanapun itu tidak ada yang terlibat itu murni kelulusan dari kemenkes pusat semuanya,

Karena saat ini pemerintah pusat memang fokus pada penyelesaian Tenaga Honor (THK2) dan tenaga non-ASN (yang telah masuk dalam database pendataan non ASN di BKN).(Team Redaksi)