SIDIK24. SELATPANJANG – Tim Supervisi Polda Riau melaksanakan Supervisi dan Asistensi Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2023-2024 bertempat di Ruang Rupama, Mapolres Kepulauan Meranti, Kamis (7/12/2023).
Kehadirian Tim Supervisi tersebut disambut langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul Lapawesean Tenri Guling SIk MH dan para pejabat utama serta perwira Polres lainnya. Selain itu juga tampak Kasatgas dan para operator Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2023 Polres Kepulauan Meranti, dan operator Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2023.
Sedangkan Tim Supervisi dari Polda Riau yang hadir, yaitu Ketua Tim Was Ops Polda Riau AKBP Gunar Rahadiyanto, S.I.K., M.H, Ketua Tim Supervisi Polda Riau AKBP Zaini, S.Ag dan para Tim Was Ops dan Supervisi Polda Riau.
Dalam kesempatan itu, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul Lapawesean Tenri Guling mengatakan mengucapkan selamat datang kepada tim supervisi Polda Riau. Dikatakan, kegiatan pengawasan dan supervisi ini untuk melihat sejauh mana
kinerja Operasi Mantap Brata di Polres Kepulauan Meranti.
Seluruh rangkaian kegiatan supervisi berakhir dalam keadaan aman dan tertib. Kapolres menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan tersebut dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti
“Terima kasih atas kehadirannnya di Polres Kepulauan Meranti. Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polres Kepulauan ini,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sesi supervisi tersebut, arahan dari tim supervisi ops Mantap Brata Lancang Kuning 2023-2024 menyampaikan agar personel di lapangan yang terlibat dalam operasi di setiap kegiatan harus melaporkan menggunakan aplikasi DLK dan SOT.
“Siapkan personil untuk penggamanan TPS dengan catatan produktif, sehat jasmani dan rohani. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada kasatgas dan personel yang terlibat operasi telah melaksanakan kegiatan dengan sepenuh hati,” kata Ketua Tim Was Ops Polda Riau AKBP Gunar Rahadiyanto.
Jakarta- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dalam waktu dekat akan turun ke Riau untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dan pihak pengusaha kebun kelapa sawit yang berada di wilayah Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
“Dalam waktu dekat (turun Riau) setelah program sosialisasi yang akan dilakukan oleh KLHK beserta tim untuk bisa menindaklanjuti arah kebijakan yang tadi sudah dirumuskan,” ujar Sekretaris Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono, Selasa (5/12/2023) di Jakarta.
Bambang juga menegaskan, kepada siapapun yang ingin berkebun agar melengkapi perizinan baik di luar di kawasan hutan apalagi di dalam kawasan hutan.
“Kepada mereka yang bekerja (berusaha) di kawasan hutan (harus) secara sah, legal dan punya akses legal perizinan,” ungkap Bambang.
Bahkan, Bambang tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang berusaha di kawasan hutan bisa diberi sanksi pidana.
“Kalau pemidanaan memang yang dilakukan secara tidak aturan dan punya aspek legal pada saat sekarang ini kan masih tetap diarahkan ke sana,” imbuh Bambang.
Persoalan kisruh lahan 2.500 hektar di Koto Garo Tapung Hilir sudah bergulir hampir setahun ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat suku Sakai Desa Rantau Bertuah dan masyarakat Desa kota Garo dan lain lain nya. Bahkan teranyar, warga berdemo dengan aksi jahit mulut di depan kantor Gubernur Riau.
Ratusan masyarakat yang mengaku berasal dari Rantau Bertuah, Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar melakukan demonstrasi dengan aksi jahit mulut untuk mendesak pihak-pihak berwenang untuk mengembalikan lahan tersebut kepada penguasaan warga.
Menurut aktivis yang tergabung dalam aliansi Gerakan Lawan Mafia Tanah (Gerlamata) Riau, cara ini dilakukan bertujuan untuk mendesak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik agraria yang mereka hadapi saat ini. Sebab, kata Sekjen Gerlamata, Muhammad Sanusi, fenomena mafia tanah di lahan seluas 2.500 hektar di Koto Garo Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sangat membuat masyarakat suku Sakai menderita.
“Di hari pertama ini ada 32 orang relawan yang melakukan jahit mulut. Kami akan bertahan dan menginap di samping kantor Kantor Gubernur Riau. Teknisnya aksinya bahwa setiap harinya Gerlamata akan menambah 50 relawan untuk melakukan aksi jahit mulut itu hingga ada tanggapan dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo,” kata Muhammad Sanusi.
Sebut dia, apa yang Gerlamata upayakan saat ini semata-mata merupakan hak asasi masyarakat suku asli Suku Sakai Rantau Bertuah dan Masyarakat Desa Kota Garo sebagai orang asli Riau agar suaranya dapat didengar dan masalahnya dapat terselesaikan.
Dijelskan Sanusi, ada 4 tujuan aksi jahit mulut yang merek lakukan ini.
Pertama, jelas dia, aksi ini untuk menagih janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk segera menyelesaikan konflik-konflik pertanahan dan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kedua lanjut Sanusi, aksi ini untuk meminta kepada Presiden RI dan Menteri ATR/BPN RI, Menteri LHK RI dan Satgas Mafia Tanah/Satuan Tugas Tindak Pidana Pertanahan agar menangkap dan mengadili Mafia Tanah di areal 2.500 hektar di Desa Kota Garo, Kampar Provinsi Riau.
Ketiga jelas dia, meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera mengeluarkan tanah Suku Sakai seluas 2.500 hektar di Desa Koto Garo, Kampar Provinsi Riau dari kawasan hutan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH)/TORA dan segera menerbitkan SK pelepasan kawasan hutan pada areal 2.500 hektar di Desa Koto Garo tersebut.
Keempat, Gerlamata meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI mengeluarkan sertifikat komunal pada areal 2.500 hektar untuk Suku Sakai Desa Koto Garo.
Kelima, mereka meminta waktu Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bertemu dengan perwakilan massa aksi Gerlamata untuk membahas finalisasi persoalan konflik pertanahan/kehutanan yang mereka suarakan selama ini, dengan mengedepankan kepentingan rakyat, agar rakyat memiliki kepastian hukum dan juga keadilan.
Sidik24,com.Polres Lombok Timur Polda NTB – Dalam menyambut perhelatan demokrasi Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024, Polres Lombok timur (Lotim) terus intensif melakukan himbauan, sosialisasi, dan ajakan agar Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung dalam suasana damai dan kondusif. Kamis (07/12/2023)
Kapolres lotim, AKBP Hery Indra Cahyono, SH., S.I.K., MH., mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lombok timur untuk guna menciptakan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan sejuk.
“Saya mengajak semua warga Kabupaten Lombok timur untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dengan menghindari penyebaran berita palsu terkait isu-isu SARA dan politik yang tidak sehat. Mari kita hindari konflik dan tidak saling memprovokasi satu sama lain,” ungkap Kapolres lotim.
Kapolres menekankan komitmen Polres Lombok timur untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama periode pemilu. “Kami berharap semua pihak bersikap bijaksana, menjaga persatuan, dan mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang damai dan toleran.”
Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian atau informasi yang dapat mengancam keamanan atau integritas proses pemilu.
Dengan kerjasama dan partisipasi semua pihak, diharapkan Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok timur dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Masyarakat diminta untuk turut serta aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif menjelang, saat, dan setelah pencoblosan demi tegaknya demokrasi yang berkualitas.
Sidik24,com Lombok Timur – Sebuah insiden penganiayaan menimpa Amaq Aini (75) warga Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah pada Minggu (3/11/2023) di lokasi tanah sengketa Tampak Boleq, Sengkelok, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.
Kronologis kejadian bermula ketika korban (Aini) hendak bercocok tanam (najuk-sasak) di ladang yang sudah ia garap semenjak 40 tahun silam bersama dengan alas Hak dari Desa. Namun kegiatan tersebut ia batalkan lantaran terduga pelaku R (40) warga Menseh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah meminta kegiatan tersebut dihentikan dengan alasan tanah tersebut masih berstatus quo.
“Tiang (saya-red) mau najuk (bercocok tanam) pada hari Sabtu, tapi ndak jadi karna dia (terduga-red) bilang ndak boleh ada yang menggarap di tanah yang sedang dipersengketakan,” tutur Aini kepada awak media di Selong, Senin (4/12/2023).
Bagai menelan ludah sendiri, terduga pelaku R justru melanggar kata-katanya sendiri dengan melakukan najuk (bercocok tanam) pada keesokan harinya. Korban yang saat itu berada di lokasi bersama saudara dan keponakannya meminta hal yang sama, agar R tidak bercocok tanam di tanah tersebut.
Tak terima, terduga pelaku yang sudah naik pitam lantas melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik dengan tangan kanan sambil mendorong korban hingga terjatuh. Bahkan membawa Pereman kelokasi, Atas perlakuan tersebut, korban bersama kuasa hukumnya lantas mengadukan perihal tersebut ke Polsek Jerowaru.
Sayangnya pihak kepolisian setempat tidak menunjukkan keseriusan untuk mengatensi persoalan tersebut. Sebab, pihak Polsek justru meminta korban untuk malayangkan laporan ke Mapolres Lombok Timur. Tak kunjung mendapatkan respona, Korban melalui kuasa hukumnya kemudian mengkonfirmasi ke pihak Polres Lotim.
“Saya sampaikan ke Polres supaya kasus ini ditangani di Polsek saja supaya lebih dekat aksesnya. Kemudian dijawab oleh pihak Polres, silahkan saja,” beber pengacara korban, Sahdan Ilyas, SH.
Ketika dikonfirmasi kembali, beber dia, Kanit Reskrim Polsek Jerowaru meminta agar korban menyampaikan laporan ke Polres. Guna mengantisipasi konflik horizontal antar masyarakat, terlebih pengacara sebelumnya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Lombok Timur.
“Yang jelas pihak kami sebelumnya sudah melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Setempat, namun diarahkan ke Polres agar mengatensi kasus ini,”ketusnya.
Sahdan membeberkan, saat insiden penganiayaan terjadi, pihaknya sudah menyampaikan laporan dan meminta agar aparat kepolisian setempat menerjunkan personilnya ke lokasi untuk melerai kedua belak pihak yang bertikai, agar tidak terjadi korban jiwa.
“Berhubung permasalahan ini terjadi di wilayah hukum Polsek mohon agar Kepolisian menerjunkan personilnya,”imbuhnya.
Atas hal itu, pengacara korban meminta dua hal. Yang pertama, meminta kepada Polres Lombok Timur untuk serius mengatensi/mengkawal masalah tersebut dan memanggil terlapor untuk diperiksa.
“Kami minta supaya aparat kepolisian bersungguh-sungguh mengatensi kasus ini. Kami berharap masih ada keadilan di negeri ini,” ucap korban berharap melalui kuasa hukumnya.
(Purnomo)
Sidik24. Meranti. Plt Camat Rangsang Pesisir Ardat memenuhi Undangan Ketua BPD Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti yang didampingi Anggota Polsek dan Satpol PP , digedung serbaguna 6 Desember 2023.
Kedatangan Camat disambut ratusan Warga dengan senang hati, bahwa Aspirasinya langsung didegar oleh Camat , bukanlah suatu rekayasa yang perkembang dipublik.
Camat mengatakan dihadapan Masyarakat, pertemuan ini sangat disayangkan , karena pertemuan ini , terlihat Kades Beting dan Bendaharanya tidak hadir .
Subaya kita dapat mendegar langsung persoalannya yang terjadi di Desa, kalau seperti ini , hanya suara dari Masyarakat saja , tapi suara dari pihak Kadesnya saya belum mengetahui hal yang sebenar.
Terkait Dana Desa Beting tahun 2023 ini , bukan dibekukan , tapi SPJ nya belum diselesaikan oleh pihak Kades, hal tersebut kita masih menunggu Proses dari pihak Dispetorat dan PMD Kabupaten, kata Camat.
Bahwa informasi yang diterimanya , Warga Masyarakat Beting ingin menyampaikan Aspirasi keingginannya meminta Kades inisial TN segera mundur dari Jabatan.
Saya selaku Camat mengharapkan pada Ketu BPD dan berangkat Desa segera memberi data data akurat pada Camat dan PMD Kecamatan , untuk dibawa ke Dinas PMD dan Dispetorat untuk dilanjuti persoalan yang diinginkan Masyarakat.
Dikatakan Ketua BPD , Pasalnya , Warga Masyarakat Desa Beting tidak tahan dengan ulah prilaku kinerja Kades saudara TN selama ini , Masyarakat menyarankan kepada seluruh RT/RW desa Beting meminta aparatur desa melakukan musyawarah , terkait buruknya kinerja di Pemerintahan Desa Beting dan diduga terjadinya pembekuan ADD tahun 2023.
Berdasarkan musyawarah yang di Kantor Desa beberapa hari yang lalu dihadiri 140 Warga masyarakat yang sudah bertanda tangan dan masih banyak lagi yang ingin bertanda tangan meminta Kades segera mundur dari jabatannya orang nomor satu di Desa Beting ini, katanya .
“Sejak menjabat Kepala Desa , beliau jarang ke Desa kami , apa lagi beliau berdomisili di Selatpanjang , banyak pekerjaan di Desa tidak selesai di kerjakan , kita dari Masyarakat berharap kalau bisa pak Kades legowo mengundurkan diri saja , kami masyarakat dah tak bisa terima, karena cukup kecewa tegasnya”.(team)
Kampar : Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar melaksanakan Eksekusi lahan kebun sawit seluas 200 HA secara hukum yang sah di desa kota garo Kecamatan tapung hilir Kampar pada rabu 6 Desember 2023.
Pihak pengadilan Bangkinang Ketua Panitra Siti Fatimah SH MH Menyampaikan berdasarkan Keputusan hukum di pengadilan, saudara H. Idris bersama Kelompok tani CS telah kita eksekusi kahan seluas 200 Ha selaku pemohon eksekusi
memenangkan perkara lahan seluas 200 hektar, dan sebagai Pelaksaan eksekusi berjalan dengan kancar.
Usai meyampaikan Permohonan eksekusi di hadapan umum. tim Badan pertanahan Nasional (BPN) Bangkinang melakukan pengukuran lahan mulai dari kutup sudut utara selatan timur dan barat telah tuntas.
Tampak parantauan awak media di lokasi Lahan di awasi Ketat dengan 100 personil dari pihak kepolisian Serta TNI. ikut siaga dalam pengamanan tugas negara yang yang telah Tentukan.
Kuasa hukum Dari H idris Polman P Sinaga SH Menyampaikan, berdasarkan Keputusan eksekusi nomor 7 Memiliki kepastian hukum yang pasti , Tanah seluas 200 hektar yang terletak di dusun ll desa kota garo telah sah milik Bapak H. Idris”, jelas Polman SH.
“Kami Sebagai Ketua lembaga hukum pos Bantuan hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Kampar mengucapkan Terimakasih kepada aparat Kepolisian dan TNI yang hadir Sebagai pengamanan dalam acara eksekusi lahan tersebut”, tutup nya.
SIDIK24.COM,INHIL.-Sat Polairud Polres Inhil melaksanakan kegiatan syukuran HUT ke 73 tahun 2023, Rabu (6/12/2023), Bertempat di Mako Sat Polairud dengan menggelar doa bersama dan pemotongan tumpeng.
Adapun Tema yang diusung dalam HUT Polairud ke 73 yaitu “Polairud Presisi Siap Mengamankan Indonesia Maju, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju”
Kegiatan dihadiri Kapolres AKBP Norhayat, Ketua Bhayangkari Ny Any Norhayat, Kabag SDM Kompol Bachtiar, Kasat Polairud Iptu Ridwan, Ketua MUI Inhil Drs H Azhari Syukur, Kepala Pos Siaga Basarnas Rio Putra, Dansub Denpom 1/3 Tembilahan Kapten Cpm Nanang HS dan Komandan Pos TNI AL Tembilahan Lettu Laut (Kh) Khairul Amri Sitorus.
Kapolres Inhil AKBP Norhayat menuturkan Kepolisian Perairan dan Udara sudah menginjak usia ke 73 tahun dalam kiprahnya di tanah air.
“Beberapa keberhasilan telah diraih oleh Kepolisian Perairan dan Udara baik dalam bidang preemtif, preventif maupun dalam bidang penegakkan hukum. Capaian keberhasilan tersebut tidak menjadikan kita berpuas diri tetapi menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kinerja khususnya Sat Polairud Polres Inhil,” tuturnya.
Dalam peringatan ulang tahun ini juga agar dijadikan momentum untuk melakukan intropeksi agar lebih berpartisipasi dan lebih semangat berinovasi dalam menghadapi tantangan tugas Kepolisian Perairan dan Udara yang kedepannya semakin berat dan kompleks karena pengaruh kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi.
“Peran serta para anggota Polairud dalam mengemban berbagai tugas harkamtibmas merupakan wujud Representasi kehadiran Negara ditengah- tengah masyarakat dan harus menjadi sinergitas sehingga masyarakat dapat merasakan nanfaat dari keberadaan anggota Polairud,” paparnya.
Ia mengingatkan kepada jajaran Sat Polairud Polres Inhil karena dalam waktu dekat ini akan menghadapi berbagai kegiatan yang nenjadi agenda nasional antara lain pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024.
“Kesiapan dalam penanggulangan bencana sebagai dampak dari perubahan iklim berupa tanah longsor, banjir dan lain-lain serta mendukung dan mensukseskan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2023-2024 secara profesional dan netralitas. Diharapkan kepada seluruh personel khususnya Jajaran Sat Polairud Polres Inhil sesuai tugas dan fungsinya berperan aktif hingga agenda pemerintah dan masyarakat bisa terlaksana secara aman lancar dan damai,” tegasnya.
SIDIK24. Meranti. Ratusan Warga Masyarakat Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti , lakukam Musyawarah dikantor Desa , dengan agenda tuntutan warga terhadap Kadesnya harus mundur dari Jabatan, 2 Desember 2023
Pasalnya , Warga Masyarakat Desa Beting tidak tahan dengan ulah prilaku kinerja Kades saudara TN selama ini , Masyarakat menyarankan kepada seluruh RT/RW Dusun serta BPD desa Beting meminta aparatur desa melakukan musyawarah , terkait buruknya kinerja di Pemerintahan Desa Beting dan diduga terjadinya pembekuan ADD tahun 2023, yang dikutif salah satu media Online Suara Kedaulatan News id.
Musyawarah yang dilakukan Masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan di sepakati bersama sebelumnya , tepatnya pada hari Jumat pagi sekitar pukul 09 pagi di lakukan, dengan di hadiri aparatur Desa dan Perangkat Desa dan ratusan masyarakat .
Terkait buruknya kinerja Pemerintahan Desa Beting selama ini yang di pimpin oleh saudara TN sangat mengecewakan masyarakat , Masyarakat sangat berharap supaya saudara TN mundur dari jabatannya sebagai kepala desa Beting .
Berdasarkan Informasi yang di dapati oleh awak media , salah seorang sumber yang tak mau di sebutkan namanya , menjelaskan , hal 5ersebut membenarkan adanya permintaan dari masyarakat desa Beting , agar kades mengundurkan diri dari jabatannya.
Berdasarkan musyawarah di Kantor Desa tersebut sekitar 140 Warga masyarakat yang sudah bertanda tangan dan masih banyak lagi yang ingin bertanda tangan meminta Kades segera mundur dari jabatannya orang nomor satu di Desa Beting ini, katanya .
“Sejak menjabat Kepala Desa , beliau jarang ke Desa kami , apa lagi beliau berdomisili di Selatpanjang , banyak pekerjaan di Desa tidak selesai di kerjakan , kita dari Masyarakat berharap kalau bisa pak Kades legowo mengundurkan diri saja , kami masyarakat dah tak bisa terima, karena cukup kecewa tegasnya”.
Demikian Juga di Konfirmasi ketua BPD Beting Hanny Egetan, menjelaskan sesuai dengan tupoksi kinerja BPD sebagai Badan Permusawaratan Desa, kami tetap menangapi apa yang menjadi keluh kesah dan aspirasi masyarakat kami dan bisa di katakan 90 persen masyarakat desa Beting ini mintak kades mundur saja tuturnya.
Sesuai dengan hasil musyawarah serta di lengkapi dokumentasi dan berkas, kita akan secepatnya melaporkan ini ke Dinas PMD Kecamatan dan Kabupaten agar ini segera di Proses agar aspirasi masyarakat ada titik terang jelas ketua BPD kepada awak media ini.
Sewaktu awak media melakukan konfirmasi bahwa adanya Pemberitaan dimedia Online terkait Kades Beting melalui WhatsApp 5 Desember 2023, dengan Plt Bupati Kepulauan Meranti H.Asmar mengatakan dengan singkat, kita tunggu proses audit dari pihak Dispetorat, katanya. ***.
Sidik24. PEKANBARU – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Senin (4/12/2023) malam, mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Hotel Pangeran Pekanbaru.
Rakor tersebut membahas penanganan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pekerja Migran Indonesia di lintas perbatasan laut.
Kepala BP2MI melalui Plt Deputi Kawasan Eropa dan Timur Tengah Brigjen Pol. Dayan Victor Imanuel Blegur, S.I.K, MH, M.Han, menjelaskan penanganan dan pencegahan TPPO di perbatasan laut Provinsi Riau sangat penting. Untuk itu perlu dilakukan penyamaan persepsi antara stakeholder yang ada.
“Kerja melawan sindikat ini tidak boleh main-main, kita harus serius dan konsen,” ujar Dayan.
Lebih jauh diterangkannya, pemerintah sangat memprioritaskan dan menunjukkan keberpihakan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Berbagai upaya juga telah dilakukan, mulai dari deteksi dini hingga melakukan pengawasan ekstra baik di lintas laut maupun bandara.
“Ayo gerak bersama memberantas sindikat ini. Kita harus menguatkan koordinasi lintas sektoral,” katanya.
Hal senada disampaikan Gubernur Provinsi Riau yang diwakili Asisten Bidang Kemasyarakatan Setda Provinsi Riau Drs. H. Masrul Kasmi, M.Si.
“TPPO ini merupakan pelanggaran HAM.
Ini bentuk perbudakan modern dan bertentangan dengan martabat kemanusiaan,” sebutnya.
Masrul juga menyampaikan kasus TPPO terus meningkat setiap tahunnya, termasuk di wilayah Provinsi Riau. Untuk itu, tambahnya, Pemprov Riau sangat menyambut baik Rakor lintas sektoral tersebut.
“Hal ini bisa membentuk kolaborasi antar stakeholder dalam upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia,” kata Masrul.
Sementara itu, Plt Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar turut menyampaikan dukungan dan terima kasih atas upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran.
“Kepulauan Meranti secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, masyarakat kita juga ada ribuan yang bekerja di luar negeri,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, kata Asmar, sangat rawan disalahgunakan oleh para sindikat dan menjadikan Pekerja Migran Indonesia dari Kepulauan Meranti secara ilegal.
“Ini memang harus menjadi perhatian kita bersama. Saya juga menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk terus memperkuat koordinasi dengan satuan kerja lain dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar pekerja kita aman,” tegas Asmar.
SIDiK24. PEKANBARU – Banjir yang melanda Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyebabkan sejumlah rumah masyarakat terendam. Hal ini mendapat respon cepat dari Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau.
Yakni dengan memberikan bantuan evakuasi terhadap masyarakat yang terjebak banjir.
Danyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau Kompol Rokhani mengatakan, pihaknya sudah turun memberikan bantuan sejak Kamis (30/11/2023) hingga Senin (4/12/2023).
Air merendam pemukiman masyarakat di Desa Sei Kapas, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir.
“Sejumlah warga yang terjebak banjir berhasil dievakuasi Personel Brigade Mobil (Brimob) Polri yang bertugas di Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau,” ungkap Kompol Rokhani, Senin (4/12/2023) petang.
Adapun kegiatan evakuasi, sambung Danyon, dipimpin langsung Danki-1 Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Riau AKP Suhartono SH.
Ia juga menegaskan bahwa respon cepat Brimob juga sesuai arahan Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal dan Dansat Brimobda Riau Kombes Pol Ronny Lumban Gaol.
“Sesuai instruksi Kapolda Riau tangani dan bantu masyarakat. Ini merupakan wujud respon cepat Personel Brimob dan kepedulian anggota Polri dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya para generasi penerus bangsa yang terkendala untuk berangkat sekolah dikarenakan banjir yang melanda wilayah pemukiman dan sekolah mereka,” paparnya.
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Desa Sei Kapas Ismail sangat mengapresiasi respon cepat dari personel Brimob.
Menurutnya, sejak hari pertama Brimob bersama masyarakat dan instansi lainnya terus melakukan upaya-upaya penanganan langsung kepada masyarakat.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak-bapak dari Brimob yang sangat cepat turun dan membantu masyarakat,” ucapnya.
Kehadirian Tim Supervisi tersebut disambut langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul Lapawesean Tenri Guling SIk MH dan para pejabat utama serta perwira Polres lainnya. Selain itu juga tampak Kasatgas dan para operator Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2023 Polres Kepulauan Meranti, dan operator Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2023.
