Pelalawan,Riau-Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) Kabupaten Pelalawan melakukan konfirmasi atas Pengelolaan Lahan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin yang diduga dikuasai mantan Bupati Pelalawan berinisial “AJ”.
Mindak lanjuti hal tersebut, LPLH Kabupaten Pelalawan melalukan investigasi lapangan atas laporan masyarakat dengan kronologis terjadi dugaan pelanggaran dalam pengelolaan HTI yang diduga dilakukan oleh “AJ” yang berada di desa Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
Hal ini disampaikan Ketua LPLH Kabupaten Pelalawan, Arpandi Sarumpaet menyebutkan, atas laporan masyarakat dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah pembukaan lahan perkebunan dalam kawasan Hutan (HP/HPT), yang tidak memiliki izin, baik izin pelepasan, izin amdal maupun izin usaha.
“Kita turun investigasi di lapangan mendugs pelanggaran ini sudah terjadi lama dan telah merugikan banyak kerugian pada pendapatan Negara baik dari segi pajaknya maupun dari segi perusakan lingkungan dan hasil hutannya,” tegas pria disapa Arpandi ini.
Selan itu, kata Arpandi, dari investigasi dan informasi yang kami terima diduga ada sekitar 400 hektar lahan yang telah dikelola oleh mantan bupati pelalawan yang berada diluar perizinan yang sampai saat ini telah dikelola dan diduduki oleh mantan bupati pelalawan dan lahan tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
“Hal ini diperkuat dengan keterangan dari balai pemantapan kawasan hutan wilayah Riau, berdasarkan surat Nomor : S. 847?BPKH.XIX/PKH/-/10/2019, tanggal 22 Oktober 2019 tentang telaah titik koordinat menjelaskan bahwa lahan yang telah dikelola oleh msntan bupati pelalawan dengan koordinat : 1. S 00º 06.954 E 102º 01.535’ 2. S 00º 07.324’ E 102º 01.536’. Berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan yang belum dibebankan Hak Milik (Hutan Negara),” ungkap Arpandi Sarumpaet.
Analisa Hukum
Arpandi Sarumpaet menambahkan, berdasarkan kronologis tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran secara besar-besaran yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Dalam pengelolaan lahan HTI tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan hokum yang berlaku, baik UU Kehutanan, UU Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan maupun UU tentang pengelolaan Lingkungan : UUNo. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 3 : 3) Setiap orang a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau mendudukikawasan hutan secara tidak sah ; b. merambah kawasan hutan ;
Pasal 78 ayat 3
(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b, diancam dengan pidanan penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah). UU. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan perlindungan lingkungan Hidup.
Pasal 100
Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
“Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, kami dari LPLH Indonesia Kabupaten Pelalawan dengan ini : Meminta kepada mantan bupati pelalawan untuk dapat memberikan keterangan atas temuan tersebut ?,” tegas Arpandi. ***
Pesisir Selatan – Sosok Lisda Hendrajoni mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Ya, wanita dengan sapaan akrab Bunda Lisda itu sangat familiar, terutama bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Perempuan yang ramah dan murah senyum tersebut dikenal masyarakat sebagai wanita cerdas, tangguh, dan multitalenta. Selain itu, ia mudah akrab dengan siapa saja. Hal itu bermula atas kepeduliannya yang tinggi terhadap sesama, khususnya kaum duafa.
Sejak menjadi wakil rakyat di Senayan, Lisda Hendrajoni terus berbuat untuk masyarakat di daerah pemilihannya Sumatera Barat. Ia terus menyalurkan sejumlah program dan bantuan hingga ke pelosok daerah, seperti memberikan santunan, bantuan fasilitas, akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
Lisda melakukan semua itu secara berkelanjutan selama bertahun-tahun. Ia bahkan sudah melakukan itu jauh sebelum suaminya Hendrajoni, terpilih sebagai Bupati Pesisir Selatan (Pessel) di Pilkada 2015.
Pada setiap momen bersama suaminya, Lisda selalu menyambangi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ia tak sungkan bersalaman dengan masyarakat miskin dan menanyakan kebutuhannya saat itu. Baginya, kaum duafa, anak yatim-piatu, orang jompo, penyandang disabilitas sama derajatnya dengan orang lain pada umumnya. Pada setiap kunjungan lapangan, ia menyalurkan bantuan yang jumlahnya tak sedikit pula agar masyarakat lemah secara ekonomi bisa setara hidupnya dengan orang-orang normal pada umumnya.
Sewaktu menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pessel, Lisda tidak selalu mengandalkan anggaran daerah dalam kegiatan sosial. Ia paham betul kemampuan keuangan daerah saat itu sangat terbatas sehingga tidak bisa mengakomodasikan segala kebutuhan masyarakat.
Namun, bermodalkan kecerdasan, mantan pramugari pesawat kepresidenan itu memberdayakan jaringannya untuk berpartisipasi membantu masyarakat Pessel. Lisda mendatangi relasinya seorang demi seorang, kelompok per kelompok. Bahkan kala itu, organisasi ternama lintas internasional, Saleema Foundation NGO, yang bermarkas di London, tertarik untuk berdonasi ke Pessel. Sebelumnya, Saleema Foundation telah membedah 100 rumah tidak layak huni (RTLH) dan berpartisipasi dalam kegiatan pengentasan gizi buruk di Pesisir Selatan.
Sebelum berkiprah di DPR, Lisda Hendrajoni juga menggagas sebuah program yang dinamakannya gerakan “Dunsanak Mambantu Dunsanak (DMD)”. Ia membuat program tersebut untuk menumbuhkembangkan semangat kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama. Misalnya, golongan yang mampu secara ekonomi membantu golongan yang lemah. Begitu seterusnya.
Tak hanya itu, Lisda Hendrajoni kala itu turut mempromosikan wisata daerah lewat lagu yang dikemasnya dalam album Ragam Pasisia bersama sejumlah istri pejabat daerah setempat. Ia melakukan hal itu agar Pesisir Selatan lebih terkenal sebagai daerah yang layak jadi destinasi wisata utama di Sumatera Barat. Sebagian besar dari penjualan CD kala itu disumbangkan pula untuk membantu sejumlah kegiatan amal.
Perempuan yang dinobatkan sebagai Wanita Inspiratif Indonesia itu memang tidak pernah kehabisan ide untuk memajukan daerah yang dicintainya. Ia akan melakukan apa pun agar masyarakat Pesisir Selatan bisa hidup tentram dan berkecukupan.
Sebagai Ketua DPW Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Sumbar, Lisda acap kali mengeksplorasi dan mengembangkan produk-produk lokal daerah. Ia melakukan itu untuk menambah daya tarik dan nilai ekonomi kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Tak hanya itu, perajin dibantu sejumlah fasilitas, modal usaha, dan dibina untuk mengembangkan kemampuan dan wawasan untuk bersaing di pasar nasional hingga mancanegara. Alhasil, batik lokal bermotifkan Mandeh Rubiah yang berusia ratusan tahun kala itu sukses ditampilkan pada ajang pergelaran busana internasional bergengsi New York Fashion Week pada September 2019.
Pengabdian dan kepedulian Lisda terhadap masyarakat akhirnya mengantarkannya meraih penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden Jokowi.
Lisda Bertekad Majukan Sumbar Lewat Pendidikan
Selama mendampingi suaminya sebagai Bupati Pesisir Selatan beberapa tahun lalu, Lisda dinilai berhasil membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Bahkan, banyak di antara masyarakat yang meminta agar ia menularkan keberhasilan tersebut ke Sumbar melalui sejumlah program yang digagasnya.
Kala itu dorongan untuk maju pun terus datang silih berganti terhadap Lisda, baik dari keluarga, sahabat, dan para tokoh. Diawali dengan niat yang tulus, Lisda pun akhirnya maju sebagai calon legislatif di Dapil I Sumbar pada Pileg 2019. Pilihan Lisda untuk bergabung dengan Partai NasDem berdasarkan keyakinannya bahwa partai yang mengusung spirit restorasi itu mempunyai platform yang tepat untuk menjawab persoalan-persoalan konkret sosial bangsa untuk menjadikan Indonesia lebih maju.
“Saya pribadi sebenarnya belum terpikir kala itu untuk maju jadi caleg. Namun karena banyak yang mendukung, terutama keluarga dan teman-teman, akhirnya permintaan tersebut saya terima. Dalam hidup yang paling penting adalah membantu sesama sebab titik kebahagiaan tertinggi adalah berbagi. Niat tulus inilah yang sebelumnya saya terapkan di Pesisir Selatan,” kata Lisda.
Diketahui, delapan DPC NasDem Dapil Sumbar I kala itu sudah menyatakan iktikad baik untuk mengantarkan Lisda menuju Senayan. Karena itu, dorongan tersebut membuatnya makin yakin bahwa keinginan untuk maju tersebut bukanlah kehendak pribadi, melainkan tekad bersama menuju perubahan kearah yang lebih baik.
Lisda pun akhirnya menyusun sejumlah program prioritas. Visi utamanya ialah mempertahankan masyarakat Sumatera Barat sebagai masyarakat agamais dan menyejahterahkannya. Jika terpilih mewakili Sumbar I di Senayan, ia akan fokus pada bidang pengentasan kemiskinan, pergerakan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta pendidikan. Menurutnya, bidang tersebut dianggap fundamental sebagai langkah menuju perubahan.
“Selama kami menjadi Ketua TP-PKK di Pessel, kegiatan ini sudah kami lakukan. Insyaallah semoga kami bisa lebih giat lagi sebab tanpa anggaran yang cukup, semua itu tidak bisa dilakukan,” ucapnya lagi.
Perempuan bernama asli Lisdawati Ansori itu lahir di Kotabumi, Lampung, pada 19 Januari 1973. Ia menjadi Anggota DPR periode 2019–2024. Lisda sukses mengamankan satu kursi dari Dapil I setelah meraih 37.326 suara. Ia menjadi satu dari empat perempuan dari Sumbar yang lolos ke Senayan dan menjadi anggota DPR bersama Nevi Zuairina, Athari Gauthi Ardi, dan Rezka Oktoberia.
Lisda saat ini berada di Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Sebelumnya ia mendapat penugasan di Komisi VIII, yang mengurus masalah kesejahteraan dan sosial. Ia juga merupakan Anggota Badan Legislasi.
Kini Lisda bertekad untuk melanjutkan pengabdiannya dan perjuangannya kepada masyarakat Sumatera Barat dengan fokus di bidang pendidikan. Ia maju di Pileg 2024 dari Partai NasDem dengan nomor urut 1. Lisda berharap masyarakat membantunya menuju ke Senayan agar ia dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, khususnya di bidang pendidikan. Sesuai dengan prinsip hidupnya bahwa titik kebahagiaan tertinggi ialah berbagi dengan sesama.
Sidik24.com, Polresta Kota Mataram NTB – Anggota Polsek Sandubaya melakukan upaya mediasi atas kesalahpahaman warga terkait masalah keluarga pasangan suami istri yang berdomisili di Karang Sampalan Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Sabtu (13/01/2024).
Kapolsek Sandubaya Kompol Moh Nasrulloh SIK., dalam keterangannya kepada media ini menceritakan bahwa adanya pasangan suami istri warga binaannya cekcok lantaran salah paham antar keduanya.
Pasangan ini akhirnya hadir di ruang SPKT Polsek Sandubaya untuk melakukan mediasi guna penyelesaian masalah secara kekeluargaan.
“Upaya mediasi menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui cara damai. Pada intinya semua permasalahan itu pasti ada jalan keluar namun butuh kesabaran dan saling memahami sehingga permasalahan panjang dapat dihindari,”tegasnya.
“Alhamdulillah kesalahpahaman pasangan tadi telah selesai dengan cara damai. Keduanya telah menyadari kesalahannya masing-masing dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali,”imbuhnya.
Atas peristiwa tersebut, Pria dengan pangkat Melati satu ini mengimbau kepada masyarakat agar saling jaga, saling menghormati sehingga dapat mencegah terjadinya masalah-masalah antar masyarakat.
“Kami berharap kepada warga binaan khususnya agar selalu saling menghormati satu sama lain, tidak mudah tersulut amarah hanya karena permasalahan yang belum tentu benar. Mari kita menjaga situasi yang kondusif ini dimulai dari diri kita sendiri,”pungkasnya.(*/Usnadi)
Kampar : Kasus Bantuan ketahanan Pangan anak ayam di kampar terus belanjut yang di periksa oleh Polres kampar
Kepala desa kuok memberi bantuan Kepada masyarakat kuok ketahanan pangan berupa anak ayam, hal ini di ungkap oleh salah seorang Petani ayam di desa kuok marlan jumat 12 januari 2024.
“Kami di beri bantuan anak ayam satu kotak yang jumlah nya 50 ekor, pada tahun 2023”,ujar marlan
selain itu kami juga mendapatkan pakan ayam hanya 1 1/2 (Satu setengah) karung pakan jika di totalkan sejumlah 2 juta rupiah uang.
“Tetapi ini jangan di ekspose ya, karena kades kuok saudara famili kami”,kata marlan lagi.
terpisah awak media Konfirmasi Kepala desa kuok kecamatan kuok kabupaten kampar, Khariman membenarkan bantuan ketahanan pangan berupa anak ayam ” hanya anak ayam yang kita berikan terhadap masyarakat”,Aku Kharisman Kades
lanjut ia juga menyatakan bahwa semua itu sudah termasuk Rincihan anggaran biayah (rab) desa kuok.
“Bantuan itu sudah sesuai juknis rab yang sudah di tetapkan”,tutup kades.
Baru – baru ini akibat kepala desa menganggarkan ketahanan pangan anak ayam. sudah di periksa oleh polres kampar yaitu kepala desa Sekecamatan tapung dan tapung hilir.
“Giliran se Kecamatan Kuok kapan?”,tanya salah satu warga yang enggan nama nya untuk di pulikasikan….
KAMPAR KIRI – Walaupun musibah banjir khususnya di Kabupaten Kampar saat ini sudah mulai menurun, namum demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terus upayakan salurkan bantuan kemanusian bagi yang terdampak banjir.
Bertempat di Kantor Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri, Pj Bupati Kampar Hambali,SE,MH melalui Pj Sekda Kampar Drs Yusri,M.Si kembali menyerahkan bantuan kemanusian sebanyak 11, 2 ton beras untuk dua Kecamatan yakni Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu.
Usai menyerahkan secara simbolis beras, Drs Yusri menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten kampar akan terus upayakan agar dampak dari bencana banjir ini tidak ada masyarakat yang kelaparan.
Lebih lanjut, Yusri minta terus data akurat semua masyarakat yang terkena banjir. Ini adalah tanggungjawab kita semua selaku pemangku kepentingan, termasuk perusahan-perusahaan, badan usaha serta masyarakat yang memilki kelebihan harta.
Kepada para kepala Desa, atas beras yang diserahkan diharapkan segera didistribusikan kepada masyarakat, ini beras yang kualitas baik. Mudah-mudahan masyarakat disini dapat kita ayomi bersama.”ucap Yusri”.
Sementara itu Camat Kampar Kiri Marjanis, didampingi Sekretaris Desa Kuntu Edi Suharto menyampaikan bahwa Kampar Kiri sendiri yang terdampak banjir adalah sebanyak sembilan Desa. .
Namun sebumnnya, beberaa desa telah menerima bantuan baik dari pemda kampar maupun perusahaan. Untuk Desa Kuntu sendiri, saat ini kami diterima bantuan sebanyak 7,5 ton beras.
Usai penyerahan di Kuntu Kampar Kiri, Pj Sekda Kampar didampingi Kadis Ketahanan Pangan Muhammad, Kadis Sosail Zamzami Hasan, Kalaksa BPBD Agustar, Kadis Pertanian Nur Ilahiali, dan Kasatpol PP Arizon, sore itu juga menyerahkan bantuan di Desa Gema Kampar Kiri Hulu.
Disambut Camat Kampar Kiri Hulu Bustamar, beberapa para kepala Desa. Sebelum menyerahkan bantuan, Camat Bustamar sendiri menyampaikan beberapa dampak dari bencana banjir di Kampar Kiri Hulu.
Dalam hal ini salah satunya adalah sebuah bangunan SMP yang terkena banjir. Dengan banjir ini, semua mobiler, dokumen, dan buku-buk terendam air. Karena banjir itu terjadi secara tiba-tiba malam hari.
Usai penyerahan bantuan di dua Kecamatan, Dt Yusri juga menyempatkan Ziarah dan berdo’a ke makan alm Syeh Burhanuddin Kampar Kiri.
Kolaka Timur – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto bertindak selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Jadi ke-11 Kabupaten Kolaka Timur yang digelar di Plataran Rujab Bupati Koltim, Kamis (11/01/24).
Peringatan Hari Jadi ini mengusung tema “Sebelas Tahun Wonua Sorume, Terus Melaju Untuk Kolaka Timur Maju”.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Sultra mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-11 kepada Pemkab dan seluruh Masyarakat Kabupaten Koltim. Teriring doa dan harapan, semoga Koltim semakin Maju, Sejahtera, dan Modern dari waktu ke waktu,” kata Pj Gubernur mengawali sambutannya.
Andap Budhi selanjutnya mengungkapan bahwa terdapat 3 ( hal ) yang akan disampaikan pada kesempatan peringatan Hari Jadi ini, yakni :
Pertama, Alhamdulillah atas kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan perlindungan Allah SWT hingga sebelas tahun kita dapat menjalani dinamika roda pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur.
Kedua, bersyukur dan juga berterima kasih. Bersyukur atas segenap capaian dan prestasi yang telah berhasil diraih. Berterima kasih kepada para Pendahulu, seperti 9 Tokoh Pemekaran, para Bupati/Wakil Bupati pada masanya serta para pihak yang telah berjasa dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten ini.
Terakhir, sebagai Kabupaten yang berkomitmen semakin maju kedepannya, agar mampu merefleksikan apa saja kinerja yang belum dilaksanakan dan segera menyusun rencana tindak lanjutnya yang tertuang dalam berbagai rencana pembangunan, baik jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan,” tandasnya.
Andap juga berpesan kepada Bupati Koltim dan segenap jajaran ASN Pemkab Koltim agar tidak melupakan jati dirinya sebagai Pelayan Masyarakat yang harus melayani masyarakat dengan cepat, tepat, ikhlas dan tanpa pamrih serta secara optimal memenuhi Hak-hak Konstitusional Masyarakat.
“Selaku ASN seyogyanya kita adalah Pelayan Masyarakat, layanilah Masyarakat dengan baik dan sepenuh hati. Saya ingatkan untuk terfokus dalam pemenuhan Hak-hak Konstitusional rakyat sebagaimana implementasi dari amanat pembukaan UUD NRI 1945,” pesan Andap.
Di akhir peringatan upacara, Pj Gubernur juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat Koltim berupa alat kewirausahaan serta dukungan dana pendidikan.
“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyalurkan kepada 20 kelompok, dalam bentuk alat kewirausahaan yakni mesin jahit, perbengkelan, dan olahan pangan. Tadi, kami juga menyalurkan dana pendidikan masing-masing Rp. 1.000.000,- bagi 200 siswa/i SMA/SMK/SLB se Kabupaten Koltim,” pungkasnya.
Selain menghadiri peringatan hari jadi ke-11 Kabupaten Koltim, Pj Gubernur juga meninjau hasil pembangunan rumah tidak layak huni ( Rutilahu ) di Kecamatan Tirawuta, Koltim.
Sebelumnya, saat Kunker di Kabupaten Kolaka Utara, Pj Gubernur menyalurkan juga bantuan bagi kelompok tani meliputi herbisida, bibit jagung, racun tikus, dan vaksin jemrana bagi kelompok tani. Selain itu, disalurkan juga bantuan pendidikan meliputi pembangunan & rehab Gedung SMAN 1 Ranteangin, SMAN 1 Batu Putih, Gedung area serta pengadaan buku perpustakaan SMAN 1 Porehu, Gedung dan peralatan pendidikan IPA SMAN 1 Lasusua, Gedung dan buku perpustakaan SMKN 4, dan Gedung SMA Muhammadiyah Pakue Kolut. Serta bantuan alat kewirausahaan seperti mesin produksi gula aren, mesin olahan pangan, dan mesin jahit.
“Semua ini semata-mata sebagai bentuk kewajiban kami dalam melayani masyarakat. Saya hanya menyalurkan kembali hasil dari pajak yang dibayarkan ke negara,” tutup Andap.
Pasaman Barat :
Proyek Pembangunan Fasilitas Pengering Jagung dan Gedung Unit Pengolahan Pakan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat menjadi sorotan LSM Anti Korupsi dan awak media, Rabu 10/01/2024.
Soni,S.H.,M.H.,C.Md.,C.CA Ketua Umum LSM AJAR www.ajar.or.id (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) dan pendiri LSM Lidikkasus www.lidikkasus.com (Lembaga Investigasi Data Indikasi Korupsi) melakukan investigasi dan menemukan bahwa masa kontrak pekerjaan proyek pembangunan fasilitas pengering jagung dan gedung unit pengolahan pakan sudah habis masa kontraknya namun hasil pantauan awak media dan LSM Anti Korupsi masih melihat adanya aktivitas pekerjaan dan memang belum terselesaikan sampai dengan saat ini.
“Benar hasil investigasi awak media dan LSM Anti Korupsi kemarin bahwa ditemukan masih adanya aktivitas para pekerja dan memang belum selesai pekerjaan proyek tersebut sementara masa kontraknya sudah habis dan kalau dilihat progres pekerjaanya baru sekitar 70% yang terselesaikan,”ungkap Soni.
Kita dari LSM Anti Korupsi dan awak media akan terus melakukan pengawalan terhadap proyek ini agar proyek yang menggunakan uang negara hingga puluhan Miliyar dapat bermanfaat untuk masyarakat setempat dan keberadaan pabrik pengolahan pakan ini bisa menyerap pekerja lokal khususnya.
Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor PT.Mitra Agung Indonesia dengan konsultan PT.Eneste No Kontrak : 640/06/FISIK/CK-BMCKTR/VI-2023 adalah Proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Satuan Kerja Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang.
Saat awak media coba menghubungi kepala dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat Era Sukma Munaf, tidak ada merespon telepon dan chat WhatsApp awak media sampai dengan saat ini untuk konfirmasi terkait pembangunan pasilitas pengering jagung dan gedung unit pengolahan pakan ini.
Sampai dengan terbitnya berita ini belum ada pihak terkait yang dapat dihubungi oleh awak media untuk konfirmasi terkait pembangunan pabrik pengolahan pakan di Kinali Kabupaten Pasaman Barat tersebut…. Bersambung.(Team Redaksi)
Kampar ; Selesa kemarin polisi sektor (Polsek) Kecamatan Tapung kabupaten kampar Riau Fokus memeriksa berberapa Kepala desa (Kades) yang ada di tapung bagi kades yang menganggarkan anak ayam untuk ketahanan pangan di pastikan untuk di panggail.
rabu 19 januari 2024 Kawit hudi Sebagai Kepala desa Sei lembuh ketika di Konfirmasi wartawan terkait dana desa yang di alokasikan bentuk ketahanan pangan 20℅ dari jumlah seluruh dana desa yang ada di desa sei lembuh, ia mengatakan pada tahun 2022 ketahanan Pangan berupa sapi sebanyak 20 ekor sudah di alokasikan kepada ketua RT / RW. di tahun 2023 sebanyak 11 ekor rwgulasi yang”,ujar kawit Kades sei lembuh,
alhamdulillah di desa kita sapi yang diberikan Kepada kelompok ketahanan pangan induk dan bapak sapi semua tidak ada yang kecil, untuk bukti nya bisa di klosechek.
“Monggo silahkan kalau ada rekan wartawan mau turun”,kata kawit
lanjut ia mengungkapkan kades tapung yang di periksa oleh polsek tapung itu bagi kades yang menganggarkan ternak ayam, Bukan sapi..
sejauh ini kami sudah mengikuti regulasi yang ada dan sesuai dengan ketentuan aturan dan dinyatakan tidak ada gojolak masalah di desa kami,
namun bantuan yang kami berikan itu sesuai dengan bergulir /bergeliran tulidak orang itu itu saja berpindah pindahan
“Seluruh kelompok ketahan oangan sudah menikmati hasil dari ternak sapi yang kami berikan melalui Dana Desa sekitar 216 juta rupiah ditahun 2022”,tutup kades.
Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang mendirikan pondok pesantren Darul At-Taubah yang diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Cecep Khairul Anwar dan Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur, Zulkarnain serta Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan kerohanian dan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan khususnya di Rutan Kelas Cipinang, Selasa (9/1).
Peresmian ini juga disaksikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Tony Nainggolan, Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Jatinegara Ibu Kompol Citia Intania Kusnita, Komandan Distrik Militer Jakarta Timur 0505 yang diwakili oleh Danramil Jatinegara Bapak Mayor Arhanud M. Sianturi dan Lurah Cipinang Besar Utara, Agung Budi Santoso serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan Pondok Pesantren ini, nantinya akan menjadi tempat yang tak hanya dapat memberikan pendidikan agama yang berkualitas, tetapi juga menjadi pusat pembinaan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidana di Rutan Kelas I Cipinang.
“Saya berharap dengan didirikannya pondok pesantren didalam Rutan Cipinang ini agar semakin banyak warga binaan yang mendapatkan pendidikan agama dan menjadi bermanfaat serta tempat untuk bertaubat menjadi insan yang baik akhlaknya ketika kembali ke Masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Cecep Khairul Anwar memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Kepala Rutan Kelas I Cipinang atas adanya pondok pesantren didalam penjara.
“Apresiasi yang sangat luar biasa untuk Kakanwil bersama Karutan Cipinang dapat memprakarsai berbagai macam progam pembinaan kepribadian di Rutan, selain sebagai tempat untuk pertaubatan, pondok pesantren yang didirikan ini juga nantinya dapat meningkatkan pengetahuan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama bagi warga binaannya,” Tuturnya
Kepala Rutan Kelas I Cipinang juga menjelaskan bahwa keberadaan pesantren ini nantinya akan di ikuti 40 orang warga binaan yang akan menjadi santri dan kita sudah memiliki tempat belajar, perpustakaan, guru-guru yang bekerjasama dengan Kementerian Agama serta blok khusus untuk para santri Darul At- Taubah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung peresmian pondok pesantren Darul At-Taubah ini serta dukungan pimpinan yang tiada hentinya kepada kami. Semoga Pondok Pesantren ini dapat menjadikan manfaat dan barokah bagi kita semua,” tutupnya.
Sidik24.com, Kota Mataram – Aktif dalam patroli Siber sebagai upaya mencegah konten hoax-sara ataupun yang terindikasi memiliki muatan provokatif di Media Sosial terus dilakukan Subsatgas Gakkum Operasi Mantap Brata Rinjani 2024 Polresta Mataram di ruangan Sat Reskrim Polresta Mataram. Senin, (08/01/2024)
Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Kompol I Made Yogi Putusan Utama, SE, SIK, MH selaku Kasubsatgas Gakkum dengan tim terdiri Ipda Andy Nur Rosihun Al Fajri, S.Trk., Aiptu Desak Made Rai, Bripka Wayan Eko Setiawan, Bripka Made Putra Wibawa dan Aipda Ni Luh Trisnawati.
Kasat Reskrim Kompol I Made Yogi Purusa Utama, SE SIK MH selaku Kasubsatgas Gakkum mengatakan bahwa akun Media sosial yang terindikasi memiliki muatan Provokatif dan penyebaran Berita Hoax selama Pemilu 2024 harus diantisipasi dengan melakukan patroli Siber.
” Setiap hari tim patroli Siber bertugas mengumpulkan informasi dan untuk melakukan kajian konten-konten di media online dan media sosial yang berpotensi terjadi pelanggaran atau tindak pidana pemilu atau tindak pidana umum “, ucapnya
“Jika informasi konten ini adalah tindak pidana Pemilu, maka akan diteruskan ke sentra gakumdu bersama Bawaslu untuk dilakukan proses penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu “, imbuhnya
Pihaknya juga menjelaskan patroli Siber ini untuk mengurangi adanya kampanye hitam dan penyebaran Berita Hoax melalui Media sosial dan terciptanya situasi yang aman dan kondusif dalam tahapan pemilu dan tidak terjadi Tindak Pidana di wilayah hukum Polresta Mataram.
” Hal ini perlu dilakukan secara masif sehingga membutuhkan kerja ekstra dalam melakukan patroli siber di media sosial dan menjadi tugas semua orang, masyarakat lainnya untuk ikut membantu melakukan upaya pencegahan menyebarnya hoax “, pungkasnya.(*/Imran)
