NASIONAL

Sidik24,com Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menggelar acara silaturrahmi dengan Penyelenggara Pemilu, Forkopimda, hingga seluruh pimpinan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2024.

Giat silaturrahmi tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bertempat di Loby Kantor Bupati, Rabu (29/11/2023)

Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, H. M Juaini Taofik menekankan pentingnya kerjasama semua pihak dalam mensukseskan Pemilu 2024 mendatang.

Acara yang dirangkaikan dengan momen HUT KOPRI ke-52 itu juga menjadi ajang mengingatkan bagi para ASN untuk berada pada posisi netral di kontestasi elektoral 2024.

“Dalam penyelenggaraan ada KPU ada Bawaslu tapi unsur pemerintah daerah di

bawah juga ada Camat ada Kapolsek ada

Danramil kita bisa bertemu semua dengan agenda suksesnya pemilu di samping aspek teknis juga didukung oleh aspek non teknis,” ucapnya.

Sebagai kepala Daerah kata Juaini, sudah menjadi kewajiban untuk terus mengingatkan kepada anggotanya, kepada ASNnya bahwa jika sudah masuk pelaksanaan Pemilu netralitas adalah hal penting yang harus dijaga.

Terutama kata dia, netralitas tidak hanya di dunia nyata saja namun juga di dunia maya juga.

“Maka hati-hati dengan akun akun medsos kita, apakah itu Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Karena mengikat diluar dan didalam jam kerja itu status kita tidak bisa berubah tetap sebagai ASN,” tekannya.

Pada kesempatan itu, Bupati Juaini bersama dengan Danramil dan juga pihak dari Polres Lombok Timur menandatangani hibah NPHD.

Dikatakannya, sebelumnya besaran anggaranpun sudah disepakati bersama, dimana jumlahnya yaknu Rp6 miliar untuk Polres dan Rp2 miliar untuk Kodim.

Dilain pihak, Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Lombok Timur, Ksmayadi didepan jajaran pimpinan Parpol yang hadir menekankan poin yang nantinya menjadi fokus pengawasan Bawaslu Lombok Timur.

“Yang menjadi fokus Bawaslu yakni adalah Netralitas ASN kemudian isu Sara yang diisi oleh isu agama antara mashab satu dengan yang lain,” tekannya.

Terlebih kata dia, saat ini masa kampanye sudah resmi dimulai pada tanggal 28 November 2023 lalu.

Dimana masa kampanye sendiri akan berjalan selama kurun waktu 75 hari ke depan sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

“Bawaslu pada hari pertama sudah meelakukan apel siaga bersama pengawas mulai dari Kecamatan yang paling ujung selatan sampai ujung utara,” katanya.

Dari apel tersebut telah dibangun komitmen bahwa Bawaslu sendiri telah siap mengawasi jalannya Pemilu 2024 mendatang.

“Kami tekankan, Panwascam di 21 Kecamatan sudah siap siaga untuk melakukan pengawasan seluruh kegiatan Pemilu 2024 ini,” tutupnya.

(Purnomo)

Sidik24,com.Lombok Timur-Kepala Lapas Kelas IIB Selong Kanwil Kemenkumham NTB, Ahmad Sihabudin beserta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Pengaman Pemasyarakatan mengikuti kegiatan sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang sistem kerja Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan Tahun 2023 secara virtual yang terpusat di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli pada Senin (20/11).

Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-89.OT.02.02 Tahun 2023 tentang sistem kerja Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Pengaman.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan sebagai narasumber bapak Edi Syahputra menyampaikan harapan agar ruang diskusi ini dapat menjadi jembatan yang berkesinambungan antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

“Besar harapan kami, konsep Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Kepdirjen) tentang Sistem Kerja Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Pengaman Pemasyarakatan dapat diimplementasikan dengan baik di UPT Pemasyarakatan”

Sosialisasi ini diselenggarakan guna memperkuat dan meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi jabatan terkhusus untuk Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Pengaman Pemasyarakatan. (Purnomo)

Sidik24,com.Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menyatakan pentingnya literasi keagamaan lintas budaya di dalam masyakat dunia yang semakin multikultural dan saling terkoneksi satu sama lain. Demikian disampaikan dalam sambutan Menkumham pada acara Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya “Martabat Manusia dan Supremasi Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif” yang digelar di Hotel Kempinski, Senin (13/11/2023).

“Dengan pemahaman dan penghormatan yang semakin tinggi terhadap perbedaan, maka masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan harmonis. Untuk itu, Kami di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama the Leimena Institute telah bekerjasama untuk menyelenggarakan program pelatihan bagi para guru di tanah air terkait literasi keagamaan lintas budaya,” kata Yasonna.

Menkumham mengungkapkan penyelenggaraan Konferensi Literasi Keagamaan Lintas Budaya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kolaborasi umat beragama yang dilandasi saling menghormati di antara masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan.

“Kami menempatkan isu kebebasan beragama sebagai hal yang teramat penting karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam,” ujarnya.

Namun demikian, diakui Yasonna, masih akan selalu ada pihak-pihak yang intoleran dan radikal. Pada konteks ini, maka supremasi hukum memiliki peran penting untuk menjamin dan menghormati hak setiap warga negara.

“Pada September lalu, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan ini bertujuan memperkuat harmoni dan persatuan antar umat beragama di tanah air,” terangnya.

Lebih lanjut, Menkumham juga menyinggung keterkaitan antara upaya mendorong kebebasan beragama dan perdamaian dunia. Menurutnya, kedua upaya tersebut mesti berjalan beriringan.

“Indonesia secara aktif mendorong dialog antar umat beragama baik di tataran nasional maupun internasional dengan maksud untuk meningkatkan toleransi, penghormatan, pemahaman, dan empati,” jelasnya.

Karena itu, Yasonna berharap pada forum ini para peserta dapat saling berbagi pandangan dan pengalaman terbaik memajukan literasi keagamaan lintas budaya dan martabat manusia dalam masyarakat yang beragam.

“(Melalui forum ini) Kita dapat berkontribusi pada upaya bersama untuk mendorong masyarakat yang lebih toleran dan inklusif” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Dhahana Putra, mengungkapkan bangsa Indonesia telah terbiasa untuk hidup berdampingan dalam keberagaman dan semangat persaudaraan.

Kendati demikian, Dirjen HAM mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah terkait isu toleransi beragama di tanah air. Pasalnya, merujuk kepada Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), indikator toleransi di tanah air masih berada pada 68,72.

“Skor tersebut menunjukan masih ada permasalahan intoleransi dan perlunya intervensi untuk meningkatkan situasi tersebut antara lain dengan literasi keagamaan lintas budaya dan penguatan moderasi beragama,” jelasnya.

Guna mendorong upaya peningkatan toleransi beragama di tanah air, Dhahana menyatakan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM mengeluarkan sejumlah regulasi, di antaranya yaitu: Peraturan Menkumham (Permenkumham) No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM, yang telah memasukan indikator hak atas keberagaman.

Selain itu, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenkumham telah mengesahkan peraturan bersama Menkumham dan Mendagri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Peraturan ini bertujuan untuk mencegah munculnya produk hukum daerah yang intoleran dan diskriminatif,” jelasnya.

Sebagai informasi, Konferensi Internasional ini terselenggara atas kerja sama antara Kemenkumham dan Leimena Institute didukung oleh Templeton Religion Trust, The

International Center for Law and Religious Studies at Brigham Young University Law School, dan

International Religious Freedom Secretariat.

Konferensi berskala internasional dengan ini juga merupakan rangkaian dari peringatan hari HAM sedunia ke-75. Puluhan tokoh agama dari mancanegara dan para duta besar negara-negara sahabat turut menghadiri kegiatan konferensi internasional literasi keagamaan lintas budaya yang dihelat selama dua hari (13-14 November 2023).

(Purnomo)

Sidik24,com.Lombok Timur- Proses penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dugaan dana hibah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terus berlanjut.

Terbaru, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, membuka peluang meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Timur, Efi Laela Kholis mengatakan, penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

“Saat ini masih lidik Pidana Khusus (Pidsus), masih periksa beberapa saksi,” terangnya, Kamis 9 November 2023.

Meski demikian lanjut mantan penyidik KPK itu, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan statusnya ke penyidikan. “Kalau dari hasil lidk ditemukan peristiwa pidana, maka akan ditingkatkan ke penyidikan,” bebernya.

Seperti diketahui, sejumlah saksi telah dipanggil penyidik terkait kasus tersebut. Tidak hanya dari unusur pengurus PWI Lombok Timur, bahkan pengurus PWI Provinsi NTB juga dipanggil penyidik.

Sebagai informasi, dalam laporan kelompok masyarakat yang masuk ke Kejati NTB itu, organisasi wartawan di Kabupaten Lombok Timur ini diduga telah melakukan penyelewengan dana hibah yang nilainya mencapai Rp700 juta.

Pelapor menyebutkan bahwa nilai tersebut berasal dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur periode penyaluran tahun 2020 sampai dengan 2023.

Atas adanya dugaan tersebut, kelompok masyarakat itu meminta pihak kejaksaan agar melakukan pengusutan terkait pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukan.

(**)

Sidik24.com,Lombok Timur-Muscab perdana KWRI ini bertemakan “Kita wujudkan organisasi wartawan yang independen, berintegritas, dan profesional menuju Lombok Timur yang berkemajuan dan berakhlak”.

Pengurus KWRI terpilih secara aklamasi periode 2023-2026 pada kesempatan tersebut, ketua Harpan dari media Harian Pelita dan sekretaris Muhammad Amin dari media Kontrol News.

Disampaikan Harpan selaku penggagas dan pembawa KWRI di Lombok Timur, menyampaikan KWRI ini merupakan Organisasi yang terverifikasi di dewan pers di Indonesia.

Dari 27 Organisasi Pers yang ada Indonesia termasuk didalamnya KWRI,”

Jika melirik kebelakang KWRI ini berdiri pada tanggal 22 Mei 1998 sehari setelah terjadinya reformasi di Indonesia. Dari waktu itu hingga hari ini masih eksis, yang mana ketua umum KWRI itu sekretaris Majelis Pers Indonesia yakni Oji Sudirman Sudiro.

Sampai sekarang ini KWRI itu sudah melaksanakan kongres baru dua kali. Sampai hari ini juga memiliki beberapa DPD di beberapa provinsi dan cabang-cabang di seluruh Indonesia termasuk di Lombok Timur sejak tahun 2006 namun sempat vakum karena ada satu dan lain hal.

“Melalui momentum ini kita mau jadikan KWRI kembali eksis di publik sebagaimana wartawan yang menjadi bagian empat pilar tonggak demokrasi,” lanjut Harpan.

Dengan terbentuknya kepengurusan KWRI Lombok Timur ini akan mewujudkan organisasi wartawan yang independen, berintegritas dan profesional sesuai dengan visi misi dari Penjabat Bupati Lombok Timur

Ia menyampaikan jauh sebelum wartawan ada ribuan tahun yang lalu Allah SWT telah mengingatkan melalui surat Al Hujurat ayat 6 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatanmu”

Nah inilah sebenarnya yang menjadi landasan untuk menyangkal berita-berita hoax,”

Tentu tugas ini ada pada pundak kita selaku wartawan yang profesional,”

Selaku jurnalis harus profesional, jurnalis adalah salah satu penunjang di negara demokrasi dan termasuk dalam empat pilar demokrasi. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, yudikatif dan lalu terakhir media pemberitaan.

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya ingatkan dan berharap Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik harus mengacu dan kemudian tidak lari dari undang-undang pers dengan kode etiknya.

Sehingga selaku jurnalis bisa independen, berintegritas dan profesional dan menjaga marwah profesi ini. kemudian organisasi kewartawanan jangan tercerai berai dengan cara-cara yang bertentangan denga hukum dan juga sebagai pengendali sosial dengan pemberitaan yang disuguhkan.

“Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kita selaku jurnalis yang tergabung dalam KWRI Lombok Timur dengan ikut andil dalam membangun melalui tulisan dan pemikiran,”

(Purnomo)

Sidik24,com-Lalu Gendang_Info PAS Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong Kanwil Kemenkumham NTB, menggelar kegiatan pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dari Kalapas Lama, Purniawal kepada Kalapas Baru, Ahmad Sihabudin Rabu (01/11).

Kegiatan digelar di Aula Lapas Selong,

dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan, seluruh Forkopimda di Lombok Timur, Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB dan seluruh jajaran Lapas Selong.

Kalapas Lama dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua jajaran serta kepada semua anggota Forkopimda yang sudah mendukung dalam pelaksanaan tugas selama di Lapas Selong dan tidak lupa menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan dan kehilafan selama bertugas dan mohon pamit untuk melanjutkan tugas sebagai Kalapas Kelas IIA Sumbawa Besar.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Ahmad Sihabudin dalam sambutannya menyampaikan mohon dukungan kepada semua jajaran dan anggota Forkopimda yang ada di Kabupaten Lombok Timur dan dan akan meneruskan apa yang sudah berjalan dengan baik dan akan berusaha untuk meningkatkannya.

Kakanwil Kemenkumham NTB, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setingi-tingginya kepada Purniawal selama menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong yang telah memberikan dedikasi dan menorehkan prestasi selama menjalankan tugasnya.

Ucapan selamat datang juga disampaikan oleh Kakanwil kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong yang baru, Ahmad Sihabudin, di Kanwil Kemenkumham NTB dan berharap dapat meneruskan kinerja positif dan prestasi yang telah dicapai oleh Kepala Lapas sebelumnya. Hal tersebut, sesuai dengan arahan Menkumham Yasonna H. Laoly, agar seluruh satuan kerja memberikan kinerja terbaiknya.

Diakhir sambutannya, Kakanwil Kemenkumham NTB mendorong seluruh ASN pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong agar memperhatikan instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu pemasyarakatan harus berpegang teguh pada 3+1 kunci Pemasyarakatan maju dan back to basics.

“Mari kita laksanakan back to basics dalam lingkungan kerja kita dengan kembali implementasikan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan, teruslah melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa semakin berkualitas, cepat, dan semakin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat percepatan kemajuan Lembaga Pemasyarakatan”, tegas Kakanwil.

(Purnomo)

Sidik24com.MATARAM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram meluncurkan inovasi Si Rambo Jawara Nekat – Imigrasi Mataram Lombok Menjawab Whatsapp Masyarakat pada Jumat 13 Oktober 2023. Inovasi ini merupakan layanan informasi berbasis whatsapp gateway dimana sistem dapat menjawab pertanyaan masyarakat seputar persyaratan keimigrasian secara otomatis selama 24 jam.

Peluncuran inovasi Si Rambo Jawara Nekat dilakukan di Gili Trawangan. Tim Humas menyapa langsung wisatawan yang ada di sana serta membagikan brosur mengenai inovasi ini. Tidak sampai di situ, Tim Humas juga melakukan live demo penggunaan Si Rambo Jawa Nekat kepada pengelola hotel di sekitar Gili Trawangan. Live demo ini bertujuan agar pengelola hotel nantinya dapat mengarahkan wisatawan di hotelnya untuk memanfaatkan inovasi Si Rambo Jawara Nekat jika mereka membutuhkan informasi keimigrasian.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Slamet Wahono menjelaskan kemudahan mengakses informasi keimigrasian melalui inovasi ini. “Masyarakat cukup mengirim pesan whatsapp ke nomor 08113838389 dan sistem akan mengirimkan keyword sesuai pertanyaan yang hendak ditanyakan, kemudian setiap pertanyaan akan dijawab otomatis oleh sistem”, jelasnya.

Lebih lanjut, Slamet menjelaskan bahwa layanan informasi ini bisa diakses kapanpun. “Sistem kami aktif merespon pertanyaan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat informasi kapanpun dan dimanapun”, jelasnya.

Layanan informasi 24/7 inipun mendapat respon positif dari masyarakat pengguna. Salah satunya dari Mary Petro Smith, seorang Warga Negara Amerika Serikat yang sudah mencoba menggunakan Si Rambo Jawara Nekat. “Saya mengetahui persyaratan EPO melalui program WhatsApp Gateway yang sangat bagus dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, saya mengapresiasi program ini karena kita bisa mendapat informasi keimigrasian dengan cepat dan mudah selama 24 jam 7 hari”, ujar Mary.

Apresiasi positif juga datang dari pengelola hotel. Endar Triyono selaku Manajer Hotel Pearl SunSet Resort menuturkan bahwa inovasi ini sangat membantu tamu hotelnya yang sebagian besar adalah orang asing dalam mencari informasi keimigrasian. “Bila melihat tamu kami yang 90% adalah orang asing, inovasi ini sangat bagus karena efisien dan efektif bagi tamu kami untuk mencari informasi keimgrasian”, ujar Endar.

(Purnomo)

Sidik24,com.Lombok Timur- Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Timur, ingatkan para pemuda untuk menyikapi dengan dewasa dan bijak jangan sampai hal ini menjadi salah satu pemantik terjadi perpecahan karena beda Pilihan.

“Hak Demokrasi dimiliki oleh seluruh rakyat indonesia, tapi jangan sampai karena hal ini menimbulkan pertikaian, kita sebagai generasi muda harus berpikir lebih bijak,” ucap Irwan Sapari Ketua KNPI Lombok Timur kepada awak media, Senin (23/10).

Dikatakan Irwan, DPD II KNPI Lotim akan mendukung suksesnya Pemilu 2024, dengan cara turut serta menjaga kondusifitas dan terus memberikan sosialisasi kepada generasi muda agar terciptanya Harmonisasi di alam demokrasi, seperti diketahui politik 2024 didominasi Pemilih dari kalangan Milenial dan Generasi Z.

“Tapi kami di KNPI tetap Netral, kita tidak mendukung siapapun, dan membebaskan teman-teman ini memilih sesuai hati nurani mereka yang penting mereka jangan Golput,” ujar Irwan.

Dirinya mengajak para pemuda di Lombok Timur untuk berperan aktif membantu Pemerintah Wujudkan Pemilu damai, sesuai amat konstitusi, karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang dan tertuang dalam butir-butir Pancasila yakni sila Ke-2 Kemanusian yang adil dan beradab.

“Silahkan para pemuda ikut serta dalam Politik, ataupun jadi timses salah satu calon Legislatif atau calon Presiden, tapi, adab harus di jaga jangan sampai saling hujat, apalagi sampai menimbulkan perpecahan, toh siapapun yang menang tetap dia akan jadi Presiden kita,” harapnya.

Pemilu 2024, Lanjut pria yang juga mantan Aktifis PMII ini, Pemuda harus menjadi penggerak perubahan, dan tidak boleh anti dalam Politik karena regenerasi kepemimpinan akan terus terjadi, jadi masuk Politik harus dibuat sebagai ajang menimba ilmu dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.

“Karena kita tidak tau kedepannya, diantara ratusan pemuda kita ini suatu saat akan menjadi seorang pemimpin baik jadi Calon Bupati, Gubenur bahkan Presiden,” Pungkasnya.

(Purnomo)

Sidik24,com.Bali, 20 Oktober 2023 – Indonesia akan terus mendorong agar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menjadi organisasi yang bisa menjadi medium untuk menyampaikan kepentingan negara Asia dan Afrika di tingkat global. Berbagai pembahasan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan 61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menghasilkan beberapa rekomendasi dan tanggapan positif dari delegasi yang hadir.

Beberapa agenda utama pembahasan yang dilakukan selama lima hari pelaksanaan sidang tahunan AALCO adalah tentang isu-isu terkait asset recovery, Hukum Laut yang mencakup pula isu illegal fishing, pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, kenaikan permukaan laut dalam agenda International Law Commission (ILC), Hukum Dagang dan Investasi Internasional, dan Hukum Luar Angkasa.

Pada sesi yang membahas tentang asset recovery, delegasi Indonesia mendapatkan dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum. Usulan Indonesia ini disambut baik oleh mayoritas negara-negara Asia-Afrika yang memandang bahwa pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks. Negara-negara Asia-Afrika akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Asset Recovery Expert Forum. Di tahap awal, negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun akademisi.

Contact group ini nantinya dapat menyelenggarakan pertemuan informal, baik virtual maupun secara fisik untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama terkait pemulihan aset hasil kejahatan. “Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Pembahasan mengenai illegal fishing menjadi hal yang penting bagi Indonesia karena Indonesia mengangkat isu untuk memasukkan illegal fishing sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC). Negara-negara anggota mencatat isu yang dikemukakan oleh Indonesia, mengingat bahwa illegal fishing ini dapat mengakibatkan dampak yang besar terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial serta ekonomi suatu negara. Diskusi-diskusi lanjutan diperlukan dalam pembentukan kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi illegal fishing sebagai tindak pidana serius.

Agenda lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah terkait isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara kepentingan lingkungan yang diusung oleh negara-negara maju dengan kondisi pembangunan negara-negara berkembang, dalam pembentukan instrumen hukum internasional. Posisi Indonesia ini sejalan dengan posisi negara-negara anggota AALCO yang mayoritas merupakan negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan

Terkait isu Palestina, mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi perkembangan situasi di Palestina. Indonesia berpendapat bahwa kekerasan dan peperangan di Palestina harus segera dihentikan, serta untuk mendorong AALCO untuk dapat terus memberikan perteimbangan kepada International Law Commission dan Special Rapporteur sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan respons internasional dan memberikan bobot hukum atas isu ini. Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina ini sesuai dengan parameter yang ditetapkan PBB.

“Terkait isu ini, sangat penting bagi AALCO untuk memainkan peran sebagai organisasi yang bisa menggalang komunitas internasional dalam mendukung dan mendorong konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Yang terpenting, akar penyebab konflik, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB,” terang Yasonna.

Pameran Produk Unggulan dan Diskusi Panel

Selain persidangan, kegiatan 61st Annual Session of AALCO juga menghadirkan sekitar 70 booth pameran produk unggulan dari beberapa UMKM di Bali. Program pendukung lain yang digelar selama sidang tahunan AALCO adalah side-event berupa diskusi panel yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Topik-topik yang dibahas pada kegiatan ini adalah tentang forum bisnis, asset recovery, hukum humaniter, dan Hague Conference on Private International Law (HCCH).

“Rangkaian kegiatan Sesi Tahunan AALCO ke-61 ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi seluruh stakeholders terkait untuk memperhatikan isu-isu yang berkembang secara global dan mempersiapkan Indonesia untuk dapat memiliki suara yang dapat menggerakkan komunitas kawasan Asia-Afrika secara khusus dan komunitas internasional secara umum,” pungkas Yasonna.(Purnomo)