Pesisir Selatan – Belum genap dua minggu usai diaspal, ruas jalan nasional Padang–Kambang kembali rusak. Aspal menggelembung di sejumlah titik saat dilintasi kendaraan. Ironisnya, titik-titik kerusakan itu bukan lokasi baru: itulah tempat yang saban tahun diperbaiki, rusak lagi, lalu diperbaiki lagi. Kontraktornya pun tak pernah berganti.
“Setiap tahun selalu diaspal ulang. Tapi beberapa bulan kemudian, rusak lagi. Tahun depannya diaspal lagi. Siklusnya begitu terus,” kata Saharudin, warga Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan.
Fenomena ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek-proyek pemeliharaan jalan nasional di wilayah ini lebih condong ke pola “tutup lubang sementara” ketimbang perbaikan menyeluruh. Lebih parahnya, perusahaan pelaksana proyek diduga selalu perusahaan yang sama setiap tahun—kontraktor yang tampaknya kebal evaluasi.
“Namanya selalu muncul di papan proyek, meskipun kualitasnya diragukan. Itu kontraktor seperti punya tiket tetap,” ujarnya.
Kerusakan dini ini disinyalir akibat sejumlah faktor teknis dan struktural: material yang di bawah standar, pemadatan tanah dasar yang asal-asalan. Tak hanya itu, beban kendaraan berat yang melampaui daya dukung jalan juga memperparah kondisi.
Namun semua itu tak bisa dilepaskan dari akar masalah: pola proyek tahunan yang seolah diputar ke orang yang sama, di titik rusak yang sama. Jalan nasional yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi malah berubah menjadi ladang proyek yang berulang, menguras anggaran tanpa hasil berarti.
“Kalau titiknya selalu sama dan kontraktornya juga sama, itu bukan kebetulan. Itu sistem yang rusak,” kata warga lainnya, Akbar.
Masyarakat menuntut agar Kementerian PUPR, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan lembaga pengawas seperti BPKP turun langsung mengaudit seluruh rangkaian proyek ini—mulai dari proses tender, pelaksanaan di lapangan, hingga kualitas material yang digunakan.(Adi.k)
